Lelang Lebak Lebung

Lelang Lebak, Lebung, Sungai dan Tanah Nyurung

Lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung merupakan istilah yang digunakan di Bumi Palembang Darussalam untuk perairan umum (lihat : Lebak, Lebung, Sungai dan Tanah Nyurung PADA link : https://nurfirmanephie.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=85&action=edit). Lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (behume), padang gembalaan ternak (padang alas), daerah penangkapan ikan (tempat bekarang / fishing ground), pengumpulan hasil hutan (bedamar), pemukiman dan sebagainya. Khusus untuk penangkapan ikan di lebak, lebung, sungai serta tanah nyurung dan pertanian tanam semusim di tanah nyurung hak pengelolaannya oleh masyarakat dilakukan melalui lelang lebak, lebung sungai dan tanah nyurung. Dalam ingatan kolektif masyarakat di Bumi Palembang Darussalam lelang tersebut dikenal dengan istilah el-tiga (L3) yaitu singkatan dari lelang lebak lebung yaitu suatu cara mendapat hak usaha atau suatu sistem untuk mendapatkan izin usaha penangkapan ikan untuk waktu satu tahun. Namun di tanah nyurung selain sebagai daerah penangkapan ikan pada saat air tinggi, juga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian tanaman semusim yaitu padi dan palawija. Dan dalam prakteknya, yang dilelang tidak hanya lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung akan tetapi pengelolaan fasilitas umum yang terdapat di bantaran sungai dan pemanfaatan hasil tanaman tahunan yang tumbuh di tanah alas.

Justifikasi atas pelaksanaan lelang ini adalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berlaku di Bumi Palembang Darussalam. Setelah Indonesia Merdeka, justifikasi ini diperkuat oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pedoman Teknis Pengelolaan Perairan Umum bagi Pembangunan Perikanan (Balitbangtan-Deptan, 1992) menyebutkan bahwa perairan umum tidak dimiliki oleh perorangan dan mempunyai fungsi politik, ekonomi, sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, perairan umum dikuasai sepenuhnya oleh Negara. Pemerintah diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan perairan umum yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan badan-badan berbentuk hukum tertentu serta lainnya (misalnya melalui hak guna usaha) sambil tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat (adat) setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga perairan umum dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara adil,merata dan berlanjut.

Saanin (1981) menyebutkan pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemilikan dari perairan-perairan umum dipegang oleh Negara, sekurang-kurangnya Negara menguasai perairan itu. Pengusahaan itu beberapa bagian dari Indonesia dapat dilakukan oleh badan otonom yang lebih rendah, seperti marga yang berwenang untuk menetapkan siapa yang diberi hak penguasaan perairan itu dengan kondisi-kondisi, dan di zaman pra republik juga oleh daerah-daerah swatantra yang dapat memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mengeksploitasinya tanpa atau dengan pembatasan-pembatasan tertentu, tanpa atau dengan ketetapan sebagian dari hasil ikan yang diperoleh harus diserahkan kepada kepala pemerintahan swatantra sebagai cukai atau upeti. Bagian-bagian tertentu dari perairan umum itu dapat pula dinyatakan sebagai milik pribadi dan atau domein dari kepala pemerintahan swatantra itu. Dewasa ini pada umumnya perairan-perairan umum dieksploitasi oleh rakyat, Warga Negara Indonesia, secara bebas, terkecuali yang dikuasai oleh beberapa marga, dimana hak eksploitasi diberikan untuk jangka waktu tertentu kepada orang yang mengajukan tawaran tertinggi. Anak kalimat terakhir yang disampaikan oleh H.Hasanuddin Saanin ini adalah marga di Bumi Palembang Darussalam dan pengajuan penawaran tertinggi itu dilakukan dalam lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung.

Sementara Buku I Standar Statistik Perikanan (Ditjen Perikanan-Deptan, 1975) menyebutkan … Perairan perikanan darat yang terjadi karena luapan banjir, walaupun mungkin menutupi tanah milik perseorangan, dimasukkan sebagai perairan umum. Perairan perikanan darat yang dikuasai “Marga” juga dimasukkan sebagai perairan umum. Marga dalam tanda petik yang dimaksud disini adalah pemerintahan terendah yang ada di Bumi Palembang Darussalam, seperti disebutkan dalam Pejelasan Pasal 18 UUD 1945, “II. Dalam territorial Negara Indonesia terdapat ± 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri (Nagari, pen) di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.”

 

Marga

Marga adalah kesatuan masyarakat hukum adat bertingkat yang mempunyai daerah dengan batas-batas tertentu, mempunyai hak ulayat atas tanah marga, memilih penguasaannya sendiri dan mempunyai harta benda sendiri, yang sudah ada sejak lama berdasarkan hukum asli. Pemerintahan Marga terdiri dari Kepala Marga dan Dewan Perwakilan Rakyat Marga (DPR-Marga). Kepala marga disebut Pasirah. Pasirah dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam marga melalui pemilihan pasirah (pemilu kepala marga), begitu juga dengan anggota DPR-Marga. Masa pemerintahan satu periode kepala marga adalah 10 tahun. Pasirah yang terpilih 3 kali berturut-turut diberi gelar Depati. Dalam melaksanakan pemerintahan marga, kepala marga dibantu oleh seorang wakil, perangkat marga (sekretariat marga), beberapa kepala dusun dan penghulu.

Marga terbagi atas dusun-dusun. Dusun dikepalai oleh kepala dusun, yang disebut Kerio / Proatin/Gindo. Sedangkan kepala dusun yang berada di ibukota marga disebut Pembarap. Pembarap merangkap jabatan sebagai wakil kepala marga. Kerio dan pembarap juga dipilih oleh rakyat. Kepala dusun dibantu oleh beberapa kepala kampung, dan seorang khotib. Kepala kampung disebut penggawa (punggawo). Dan  khotib adalah orang yang ditunjuk untuk membantu kerio/pembarap dalam segala urusan yang berkaitan dengan Agama Islam, sedangkan untuk tingkat marga disebut penghulu.

Marga di Bumi Palembang Darussalam merupakan pemerintahan terendah dan bersifat otonom, mempunyai hak ulayat (berkuasa secara penuh) atas seluruh lahan (tanah/agraria) yang berada dalam batas marga. Setiap marga hanya berbatas dengan merga yang lain, sehingga seluruh tanah di Bumi Palembang Darussalam dikuasai oleh marga. Kekuasaan ini sudah ada setidaknya sejak masa Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam.

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam secara hirarki dilaksanakan secara kekeluargaan, dan dibagi menjadi beberapa daerah setingkat provinsi yang dikepalai oleh Rangga / Temenggung yang merupakan pengeran yang berasal dari keluarga sultan. Setiap Rangga/Temenggung menguasai beberapa suku. Suku dikepalai oleh Poyang (Puyang). Poyang merupakan orang yang gagah perkasa dalam sukunya dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rangga/Temenggung, kadang-kadang juga dengan sultan. Poyang dimaklumi oleh masyarakat sebagai kerabat atau keluarga sultan.

Suku terbagi atas beberapa marga. Contoh Suku Pegagan, terdiri dari marga   Pegagan Ulu Suku I Sugih Waras (1), Pegagan Ulu Suku (PUS) II Anyar (2), PUS III SP.Kilip (3),  Pegagan Ilir Suku (PIS) I Tanjung Sejaro (4), Sungai  Pinang (5), PIS II Tanjung Raja (6), PIS III Talang Aur (7). Sekarang, nomor (1) dan (2) termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan nomor (3) sampai (7) berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Pada masa ini,  anggota keluarga Poyang yang laki-laki dipilih oleh rakyat dengan diawasi oleh Rangga/Temenggung untuk menjadi pasirah. Setelah terpilih seorang kepala marga, maka Rangga/Temenggung melaporkannya kepada Sultan dan Sultan menetapkannya sebagai pasirah dengan sebuah piagam.

Setelah Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II, wafat di Ternate tahun 1852) (1803 – 1821) Kesultanan Palembang Darussalam dikalahkan dan dibuang oleh Belanda pada tahun 1821 ke Ternate, Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap mempertahankan hirarki ini. Untuk kesultanan pada mulanya Pemerintah Belanda menobatkan Raden Muhammad Husien Dhiya`uddin, adik SMB II dengan gelar Sultan Ratu Ahmad ‎Najamuddin (1821-1823), kemudian dengan politik adu dombanya,  Belanda berhasil membuat keluarga Sultan saling perang sehingga pemerintahan kesultanan tidak efektif dan banyak gangguan. Maka pada tahun 1823, secara sepihak Belanda menghapus pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam dan menggantinya dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Maka Kesultanan Palembang Darussalam diganti oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Residensi Palembang yang dikepalai oleh Residen. Residensi dibagi atas beberapa daerah yang masing-masing dikepalai oleh  Assistant Residen dan dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang dikepalai oleh Controller. Kemudian dibawahnya Pemerintahan Marga. Sistem pemerintah marga masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Tjahaya (Undang Undang Simbur Cahaya) dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Pada tahun 1919 diatur dengan undang-undang (staatblad)  Inslandche Gemeente Ordonantie voor Palembang (IGOP), Staatblad 1919 No.814 yang menetapkan peraturan-peraturan tentang susunan kepentingan-kepentingan gemeente-gemeente bumiputra di daerah Palembang. Tahun 1938 staatblad ini diganti dengan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buittengwesten (IGOB) Staatblad 1938 No.490, yang mengatur secara umum seluruh sistem pemerintahan Hindia Belanda di luar jawa (negeri seberang, dalam bahasa staatblat ini).

Setelah Indonesia merdeka dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pemerintahan Marga tetap diakui sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945), yang kemudian diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965. Namun terhitung mulai tanggal 4 April 1983, Pemerintahan Marga dihapuskan dengan diberlakukannya di Provinsi Sumatera Selatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tgl. 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga Lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga Lainnya serta Penunjukkan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

 

Sejarah Lelang Lebak, Lebung, Sungai dan Tanah Nyurung

Sebagai daerah otonom, marga memerlukan anggaran untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien, baik gaji perangkat marga dan DPR Marga, operasional, pelayanan umum (public service) maupun pembangunan. Pemerintah di atas marga tidak memberikan gaji kepada kepala marga, anggota DPR-Marga dan pamong marga lainnya serta pembiayaan lain kepada marga, seperti pada saat ini. Dimana pemerintah atasan memberikan gaji dan biaya operasional dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Setelah penghapusan marga dan dusun-dusun dijadikan desa, Pemerintah Orde Baru memberikan pembiayaan tersebut kepada desa yang disebut Dana Bangdes (Dana Pembangunan Desa), sekarang dalam masa otonomi daerah pemerintah memberikan pembiayaan yang bermacam-macam, a.l. ADD (Alokasi Dana Desa), Banpub (Bantuan Bupati), Bangup (Bantuan Gubernur), PNPM-MP  (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan) dan lain-lain, serta ada juga dana CSR dari perusahaan yang terdapat di atau mempengaruhi desa tersebut. Sedangkan marga harus mengusahakan sendiri pembiayaannya dengan sumberdaya alam yang dikuasainya. Sehingga di Bumi Palembang Darussalam, ada istilah yang menyebutkan bahwa “Marga merupakan kerajaan kecil yang demokratis.” Maka salah satu sumber pembiayaan dari keuangan marga adalah dari lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung melalui lelang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, marga berpedoman pada Undang Undang Simbur Cahaya. Undang Undang Simbur Cahaya merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang dimiliki oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Berdasarkan terbitan penerbit “Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922” Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu :

  1. Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)
  2. Adat Perhukuman (Strafwetten)
  3. Adat Marga (Marga Verordeningen)
  4. Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)
  5. Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)

Namun di dalam Undang Undang Simbur Cahaya tidak ditemukan aturan mengenai lelang lebak lebung. Dalam bagian “Aturan Dusun dan Berladang” Undang Undang Simbur Cahaya mengatur cukup detail penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan serta perihal peternakan. Akan tetapi yang berkaitan dengan pemanfaatan perairan atau lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung (perikanan) hanya ditemui dalam 2 pasal yaitu :

  1. Pasal 19 yang mengatur perihal tanah nyurung dalam cetakan 1922, berbunyi : “Aturan tanah nyurung tiada boleh dipakai lagi.” Sehingga aturan yang pernah mengatur perihal tanah nyurung juga tidak diketahui.
  2. Pasal 31 yang mengatur perihal penggunaan racun di sungai, lengkapnya pasal ini berbunyi : “tiada boleh orang nubui sungai jika tiada terang kepada kepala dusun.” (Tidak boleh orang meracun di sungai, jika tidak ada izin [keterangan] dari kepala dusun).

Keyakinan yang ada pada masyarakat di Bumi Palembang Darussalam, bahwa lelang lebak ,lebung, sungai dan tanah nyurung ini sudah ada sejak adanya Pemerintahan Marga di masa Kesultanan Palembang Darussalam, namun bukti tertulis yang ada adalah seperti yang ditulis dalam laporan Dinas Perikanan Darat Tahun 1953, dikemukakan bahwa dari catatan Residen Pruys vander Hoeven “verteg jaren” (1873 – 1876), kebiasaan melelangkan perairan telah dimulai sejak tahun 1850, yaitu sebagai usaha untuk mendapatkan uang untuk marga atau “gemeente fondsen”. Pelaksanaan lelang lebak, lebung dan sungai ini dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Inslandche Gemeente Ordonantie voor Palembang (IGOP), Staatblad 1919 No.814 yang menetapkan peraturan-peraturan tentang susunan kepentingan-kepentingan gemeente-gemeente bumiputradi daerah Palembang (Aturan ini dicabut dengan Staatblad 1938 No, 490). Pelaksanaan lelang oleh Marga berlangsung sampai tahun 1982.

Dengan dihapuskannya pemerintahan marga, maka seluruh asset Pemerintah Marga kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (sekarang kabupaten/kota), termasuk lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung yang pemanfaatannya dilakukan melalui lelang. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaan lelang lebak, lebung, sungai dan nyurung dalam masyarakat. Meskipun terdapat pro dan kontra,  kabupaten-kabupaten yang masih menjadikan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) lebih memilih opsi lelang. Sebenarnya, opsi untuk menghapuskan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung telah pernah dicoba oleh beberapa kabupaten-kabupaten tersebut, seperti Kabupaten Ogan Ilir setelah menjadi kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2008 menyerahkan pengelolaan lebak,lebung dan sungai kepada pemerintahan desa. Begitu juga dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009-2010 membebaskan sebagian besar lebak, lebung dan sungai untuk masyarakat nelayan.

Namun akhirnya, opsi lelang kembali diambil. Seperti dikemukan oleh Bupati Musi Banyuasin (MUBA), Pahri Azhari (2008-2011) seperti ditulis oleh K. Nurhan dalam Jelajah Musi (via Google Books) mengatakan, “Penangkapan ikan sudah lama dan mentradisi. Namun,  untuk menghindari konflik horizontal, dilakukan lelang lebak lebung.” Alasan yang dikemukakan oleh Bupati MUBA ini merupakan alasan pada umumnya yang digunakan oleh kepala daerah di kabupaten-kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk tetap melaksanakan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung selain hak adat (mentradisi, bahasa Bupati MUBA) dan untuk menjaga kondisi perairan (kelestarian sumberdaya ikan) serta mencegah penangkapan ikan yang merusak sumberdaya (destructive fishing).

 

Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung, Sungai dan Tanah Nyurung

Sampai dengan tahun 1974, lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung dilaksanakan oleh Pemerintah Marga dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintahan Marga tersebut. Aturan antara satu marga dengan marga yang lain dapat berbeda, baik perbedaan itu samar  maupun sangat nyata. Aturan marga dalam pelaksanaan lelang itupun terbagi dua, yaitu (1) peraturan yang ditetapkan dalan bentuk peraturan marga yang disusun dan ditetapkan bersama pasirah dengan DPR-Marga, dan (2) tidak berbentuk peraturan marga yang disepakati oleh pasirah dengan DPR-Marga, akan tetapi hanya berupa pengumuman yang disampaikan oleh pasirah pada saat pelaksanaan lelang. Namun dalam prakteknya, kedua jenis aturan tersebut ditaati oleh masyarakat dengan baik dan patuh (sami’na wa atha’na).

Gambaran sebuah kepemimpinan yang efektif dan efisien, karena pemimpimnya amanah !

Pelaksanaan lelang sampai tahun 1919 dilaksanakan oleh Pemerintah Marga berdasarkan kewenangan yang dimiliki dari sultan. Kemudian pada tahun ini Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan IGOP Staatblad 1919 No.814, kemudian staatblad ini dicabut dan diganti dengan IGOB Staatblat 1938 No.490 tentang Peraturan Umum tentang susunan dan pemerintahan daripada rumahtangga gemeente-gemeente Bumiputra di Tanah Seberang. Pasal 4 staablad tersebut berbunyi, “Gemeente berhak memungut pajak, tetapi gemeente, atas nama peraturan kedua dari Ordonatie ini tidak berlaku, hanya dibolehkan memungut pajak yang menurut Residen perlu diadakan untuk menutup ongkos pemerintahan gemeente dan pendidikan rakyat.”

Setelah Indonesia merdeka dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pemerintah Marga tetap maleksanakan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung dengan aturan sendiri-sendiri, bahkan cara pelaksanaannya pun beragam. Maka pada tanggal 14-7- 1973, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)  Nomor 8/perdass/1973/1974 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini dirubah tanggal 6 Mei 1978 dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1978 tentang Mengubah untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Lelang Lebak Lebung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1978 Seri D Nomor 8). Peraturan ini dilaksanakan sampai tahun 1982.

Tahun 1983 lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, dimana di Provinsi Sumatera Selatan undang-undang ini dilaksanakan dengan diterbitkannya Perda Provinsi Dati I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Dati Sumatera Selatan Tahun 1982 Seri D Nomor 4). Dengan diundangkannya Perda Nomor 3 Tahun 1982 ini, secara implisit Perda Nomor 8/perdass/1973/1974 dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini diungkapkan  dalam konsideran menimbang huruf c SK Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan Nomor 705/KPTS/II/1982, “bahwa oleh karena itu hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8/perdass/1973/1974 tanggal 14 Juli 1973 tentang Lelang Lebak Lebung tidak dapat diberlakukan lagi dan perlu disesuikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Derah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1982”. Kemudian berdasarkan perda ini, maka Gubernur melimpahkan pelaksanaan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung kepada pemerintahan daerah tingkat II dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 5 Nopember 1982  Nomor 705/KPTS/II/1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Kabupaten/kota (Daerah Tingkat II) mulai tahun 1983 melaksanakan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung dengan menerbitkan perda. Perda ini dalam perjalanan waktu terus diubah atau diganti dengan perda baru sesuai kebutuhan masa dan dinamika dalam masyarakat di daerah kabupaten/kota tersebut. Beberapa perda yang diterbitkan untuk pelaksanaan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung antara lain :

Kabupaten Musi Rawas :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1991 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor : 6 pada tanggal 30 – 3 – 1992 Seri : C Nomor : 2)

Kabupaten Musi Banyuasin :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1985 tentang  Lelang Lebak Lebung Umum, Lebung Waris, Lebung Buatan Sungai-Sungai Dan Tanah Nyurung Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun  1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 1985 Tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Musi Banyuasin
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 20).

Kabupaten Banyuasin :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2003 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2003 .Nomor 42 Seri E).
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor  23 Tahun 2005 tentang  Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor  20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor  23 Tahun 2005 tentang  Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Ogan Ilir

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 14 Seri E).
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 22 Seri E).
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP).

Kabupaten Ogan Komering Ilir

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1984 tentang Lelang Lebak Lebung
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1984 tentang Lelang Lebak Lebung
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 28 Tahun 1987 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor  9 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 28 Tahun 1987 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Ka.DATI II OKI.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor  3 tahun 1996 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor  17 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertmana atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor  3 tahun 1996 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II OGan Komering Ilir.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  8 Tahun 2001 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai .

Kabupaten Muara Enim

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor  5 Tahun 1987 Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Tingkat II Muara Enim

 

Besar PAD yang diteriman kabupaten dari lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung adalah :

Kabupaten Musi Rawas (data tidak tersedia);

Kabupaten Musi Banyuasin lebih kurang Rp.2 Milyar per tahunnya;

Kabupaten Banyausin Rp.1,560 Milyar tahun 2009 dan Rp.1,703 Milyar tahun 2010 yang diperoleh dari 392 objek lelang dalam 13 kecamatan;

Kabupaten Ogan Ilir Rp.850 juta tahun 2009 yang diperoleh dari 375 objek lelang dalam 15 kecamatan; dan

Kabupaten Ogan Komering Ilir Rp.3,373 Milya tahun 2010 yang diperoleh dari 389 objek lelang.

 

Objek Lelang Lebak, Lebung, Sungai dan Tanah Nyurung

Kadangkala terjadi pemahaman yang keliru terhadap objek dari lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung dari mereka yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan lelang lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung. Berikut disajikan beberapa batasan yang tertulis dalam teks perda yang berkaitan dengan lelang lebak lebung :

  • Objek pelelangan adalah ikan dan hasil perairan lainnya (Perda Prvo SS, Nomor 8/perdass/1973/1974)
  • Objek  pelelangan  adalah  semua  jenis  ikan  dan  biota  perairan  lainnya  termasuk  hutan  nipah  yang  terdapat  dalam  areal  Lebak  Lebung Umum, Lebung Waris dan Tanah Nyurung (Perda Kabupaten Muba, Nomor 9 / 1985)
  • Objek lelang adalah ikan, udang dan sejenisnya atau hasil perairan lainnya dalam areal Lebak Lebung atau tanah nyurung (Perda Kabupaten Mura, Nomor  4/1991)
  • Objek pelelangan adalah ikan, udang dan sejenisnya atau hasil perairan lainnya termasuk tanah nyurung (Perda Kabupaten OKI, Nomor 28/1987, dan Nomor 3/1996)
  • Objek lelang adalah sumber daya ikan, yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat areal lebak lebung dan sungai, kecuai biota yang dilindungi Peraturan Perundang-undangan (Perda Kabupaten OKI, Nomor 1/2001,dan Nomor  30/2001)
  • Objek Lelang Lebak Lebung adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dalam areal Lebak Lebung Umum, Lebung Waris (Perda Kabupaten Muba, Nomor 18/2005)
  • Objek Lelang Lebak Lebung adalah areal Lebak Lebung umum, Lebung waris (Perda Kabupaten Banyuasin, Nomor  23/2005)
  • Objek lebak, lebung dan sungai yang pengelolaannya dengan cara dilelang, pemanfaatannya terbatas pada sumberdaya ikan yang terdapat dalam areal tersebut yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dalam perairan lebak lebung dan sungai, kecuali biota yang diliindungi oleh Peraturan Perundang-undangan. (Perda Kabupaten OKI, Nomor  9/2008)
  • Objek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan adalah lebung, sungai dan sumberdaya perikanan yang mulai tahun 2008 ditetapkan sebagai objek sumberdaya perikanan yang meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat didalamnya (Perda Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 17/2008).

 

Dengan hanya membaca teks di atas atau mendengar cerita dari mulut ke mulut, maka timbul salah pengertian seakan-akan yang dilelang tersebut adalah ikan atau sumberdaya ikan dan biota air lainnya seperti lelang ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan di kawasan pesisir untuk ikan laut. Sedangkan yang sesungguhnya, yang dilelang adalah habitat ikan berupa perairan umum yang terdiri dari lebak, lebung, sungai dan tanah nyurung. Bahkan pengelolaan fasilitas umum atau pohon tumbuhan tahunan yang akan diambil buahnya yang tumbuh di tanah ulayat. Sementara jika kita lihat dari peta rupa bumi, perairan tersebut merupakan satu dan terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya perairan tersebut disekat-sekat atau dipetak-petak dengan garis khayal dan dilapangan ditandai dengan adanya batas alam. Berikut adalah beberapa contoh dari objek lelang :

Lebak :

  • Lebak Tetaan Panjang, Sungai Ubar serta lebungnya dan lopak-lopak, Sungai/arisan yang tidak pakai Surat Izin letak diseberang Desa Sakatiga s/d Dusun Tg. Pering ( batas dengan H.Mansyur Desa Tg. Gelam ) kecuali Sungai Pangeran bila timbul Tebing Batanghari Kelekar tidak berhak lagi yang melelang, melainkan orang yang punya hak (di Ds Sakatiga dan Tanjung Sejaro Eks Marga Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir).
  • Lebak Rumbai (kanan mudik Terusan Bujang) di Eks Marga PIS II Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
  • Lebak Lebung Teluk Air Putih : serta lebungnya dan lopak-lopak serta sungai/arisan yang tidak pakai Surat Izin diulu Desa Sakatiga (di Ds Sakatiga  Eks Marga Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir).

Lebung :

  • Lebung Bakung dan lebak-lebaknya (di Ds Embacang Eks Marga Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir).
  • Lebung Paku serta lebaknya dan lebung-lebung, lopak-lopak sungai/arisan, tidak termasuk sungai/arisan letaknya didarat Lubuk sakti (di Ds Lubuk Sakti  Eks Marga Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir).
  • Lubuk tanjung Sangkil dan Teluk selincah (di Ds Lubuk Keliat Eks Marga Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir).

Sungai :

  • SUNGAI BENGKULAH,  muaranya sampai ke Sungai Ogan, kehulunya batas Bubusan kiri kanan pematang kebon (di Ds Kertabayang Eks Marga Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir).
  • Sungai Lumpur bagian Marga Pangkalan Lampam. Dari muara Dusun Sungai Bungin sampai pada Tanjung Tulung Seluang, batas Marga Tulung Selapan (di Ds Sungai Bungin Eks Marga Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Sungai Lumpur dari Ulak Bengkal sampai Sungai Kemang (di Eks Marga Tulung Selapan I Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Sungai Lumpur dari Sungai Kemang sampai Tanah Abang  (di Eks Marga Tulung Selapan I Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Sungai Lumpur dari Tanah Abang sampai Sungai Kakap/Sungai Waru (di Eks Marga Tulung Selapan I Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Petak I Sungai Lumpur (di Eks Marga Tulung Selapan II Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Petak II Sungai Lumpur (di Eks Marga Tulung Selapan II Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Petak III Sungai Lumpur (di Eks Marga Tulung Selapan II Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Batanghari sarang Elang (di Desa Sudimampir Eks Marga PIS III Talang Aur Kabupaten Ogan Ilir).
  • Sungai Kong, dari kualanya serta anak-anak sungainya ( jarak dari Sungai ke sungai dibagi dua hinggga ke hulunya ) (di Eks Marga Tulung Selapan I Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Arisan Kedondong seberang Desa Muara Penimbung; berwatas didarat batang asam jawa (jalan gerobak ) kelaut sampai ketebing Sungai Ogan (di Ds Muara Penimbung Eks Marga PIS I Tanjung Sejaro Kabupaten Ogan Ilir).
  • Buluran Rompok Mutung Ds. Sukacinta (di Eks Marga Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir).
  • Kedukan lebung-lebung (pinggir) jalan kanan mudik ke Inderalaya Km. 10 sampai dengan Km.32 (di Eks Marga Parit, Kabupaten Ogan Ilir).
  • Kedukan Nippon sampai terusan Bujang (di Eks Marga Parit, Kabupaten Ogan Ilir).
  • Galian Pipa Pertamina, mulai dari perbatasan Sungai Bengkuang menyusur sebelah kiri sampai sungai Ramu (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

Tanah Nyurung :

  • Tanah Nyurung dalam Sungai Batanghari Mandiangin (di Eks Marga PIS II Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir).
  • Tanah Nyurung Ilir Arisan Segading Pj. 200, lebar 20 depa (di Eks Marga  PIS I Tanjung Sejaro Kabupaten Ogan Ilir).
  • Tanah nyurung sebelah ulu Ds. Penyandingan kanan mudik, ulu tanah  Jen, ilir berbatas dg Ds. Penyandingan (Belimbing Masam Tanah Dulhamid) (di Eks Marga PIS III Talang Aur Kabupaten Ogan Ilir).
  • Pulau-pulau di muka Desa Talang Pangeran berikut tanah nyurung (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).
  • Pulau di Desa Sukamerindu (Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).
  • Pantai Teluk Burai (di Eks Marga Burai Kabupaten Ogan Ilir).

Fasilitas Umum milik marga :

  • Penyeberangan Sukamerindu ke Cahaya Marga (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).
  • Penyebarangan Sukamerindu ke Sungai Lebung (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).
  • Penyebarangan Slep ke Ulak Aurstanding (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

Objek lelang mempunyai luas yang sangat variatif, dalam satu dusun bisa terdapat beberapa objek lelang. Akan tetapi satu objek lelang bisa mencakup beberapa dusun, marga, bahkan kabupaten. Misalnya :

 

Ø  Objek lelang yang terdapat di dua Kabupaten :

  • Lebak Rawang Kalong Danau Ceper dan Lebung-lebungnya dari Arisan Sungai Belimbing Kubang Mati, ke ulu menuju Sungai Rumida terus ke Pal Batu meniti Kijang Maboi, menuju Sungai Batun Bendungan tertutup mati. (di Eks Marga Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan Eks Marga Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir).
  • Sungai Teluk Buluh Jawa (di Eks Marga Marga Burai Kabupaten Ogan Ilir dengan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

Ø  Objek lelang yang terdapat dalam dua Eks Marga (kecamatan) :

  • Sungai Teluk Rasau (Eks Marga PIS I Tanjung Sejaro [Kecamatan Indralaya] dengan Eks Marga Burai [Kecamatan Tanjung Batu] Kabupaten Ogan Ilir).
  • Sungai Baung (Eks Marga Jejawi dengan Eks Marga Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Objek lelang yang ditampilkan disini berdasarkan daftar objek lelang tahun 1999. Pada saat ini objek tersebut terus berubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Sebagai misal Kabupaten Ogan Ilir sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP), lebak tidak lagi dijadikan objek lelang. Artinya lebak dan lebung (lopak) tidak lagi dilelang, yang dilelang hanya sungai (batanghari/arisan).

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Lelang Lebak Lebung, Marga, Palembang Darussalam, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s