Perda Kabupaten MUBA Nomor 9 Tahun 1985

Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1985

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN –

NOMOR : 09 TAHUN 1985 –

TENTANG –

LELANG LEBAK LEBUNG UMUM, LEBUNG WARIS, LEBUNG BUATAN SUNGAISUNGAI DAN TANAH NYURUNG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN –

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA –

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN –

Menimbang :

a.bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 705/Kpts/II/1982, tanggal 5 Nopember 1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 22 Janurai 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8/Perdass/1973/1974 dan Nomor 6 Tahun 1978 tentang Lelang Lebak Lebung dinyatakan tidak berlaku lagi;

b.bahwa sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor  143/000959/II, tanggal 20 Pebruari 1984 perihal Pengaturan Lebung Buatan/Waris Umum, maka untuk tidak menimbulkan keraguan dalam rangka pengambilan/pemanfaatan produksi ikan diperairan Lebak Lebung, Lebung Buatan, Lebung Waris, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;

3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

7.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1982 tentang pembentukan, Pemecahan, penyatuan dan Penghapusan Desa dan Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 1980 tentang Perlindungan Ikan;

9.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983, tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga, dan Perangkat Marga Lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat pasirah Kepala Negara Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga Lainnya serta penunjukan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Darah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 06/II/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG UMUM, LEBUNG WARIS, LEBUNG BUATAN SUNGAI-SUNGAI DAN TANAH NYURUNG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :.

a.Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

b.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

c.Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

d.Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

e.Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

f.Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

g.Lebak Lebung Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, sungai-sungai dan tanahnyurung yang secara alamiah pada musim air dalam tempat berkembang biaknya ikan atau biota lainnya;

h.Lebung Buatan adalah Lebung yang dibuat diatas tanah milik perorangan yang terletak diareal lebak lebung umum;

i.Lebung/Sungai Warisan adalah Lebung Buatan atau sungai buatan yang dibuat oleh leluhur pewaris dimana tanah diatas lebung buatan atau sungai buatan tersebut menurun kepada ahli warisnya dan terletak diareal lebak lebung umum;

j.Panitia Lelang adalah suatu bentuk Organisasi Lelang lebak Lebung yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pelaksana, Pengawas dan pembantu seperti tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini;

k.Penanggung Jawab Lelang adalah Pejabat yang bertanggung jawab, keluar dan keadaan dalam hal pelaksanaan lelang;

l.Pengawas Lelang adalah Para pejabat yang bertindak selaku Koordinator dan pengawasan atas pelaksanaan lelang baik sebelum maupun sesudahnya;

m.Pelaksana Lelang adalah Petugas yang melaksanakan lelang berdasarkan petunjuk/instruksi dari Pengawas Lelang;

n.Pembantu Lelang adalah Para pembantu pelaksana lelang yang ditunjuk oleh Pelaksana lelang;

o.Penawar Lelang adalah para peserta lelang yang secara resmi terdaftar pada Panitia Lelang;

p.Pengemin Lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan dinyatakan pemenang lelang oleh Panitia Lelang;

q.Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

r.LMD adalah Lembaga Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

s(Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

t.LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

BAB II

OBJEK DAN TATA CARA LELANG

Pasal 2

Objek pelelangan adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya termasuk hutan nipah yang terdapat dalam areal Lebak Lebung Umum, Lebung Waris dan Tanah Nyurung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1)Lelang lebak lebung Umum dilakukan oleh Panitia Lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2)Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dan sistim penawaran permulaan ditetapkan Panitia sampai harga tertinggi dari Penawar.

(4)Lelang dilakukan setahun sekali yang jadwal waktu dan lokasinya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan diumumkan secara resmi kepada halayak resmi.

(5)Masa Lelang berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Penawar Lelang harus mendaftarkan diri pada Panitia dan diberikan tanda bukti pendaftaran.

(2)Pengemin Lelang harus membayar tunai harga lelang pada saat itu juga pada Panitia Lelang dengan menerima bukti (kwintansi) serta menanda tangani surat perjanjian lelang yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang.

(3)Pengemin Lelang harus mendapat Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Bupati Kepala Daerah cq . Dinas Perikanan dan membayar tunai sebesar 1 ,5 % dari harga pokok lelang pada saat itu juga yang merupakan penerimaan Dearah dan harus distor ke Kas Daerah.

Pasal 5

(1)Pengemin Lelang berkewajiban untuk mentaati segala Peraturan/Ketentuan dan Surat Perjanjian seperti tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini antara lain :

a.Melaporkan kegiatan dan hasil usaha lelang dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diwajibkan mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan;

b.Mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya;

c.Melaksanakan petunjuk dan bimbingan tehnis dari Pemerintah Daerah cq . Dinas Perikanan;

d.Pada masa akhir lelang Pengemin harus mengembalikan Objek Lelang yang diusahakannya seperti pada masa semula;

e.Bagi Pengemin yang mendapat lokasi lelang sungai-sungai yangbiasa digunakan untuk lalu lintas umum supaya menyediakan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas;

f.Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja Nelayan dari Desa yang bersangkutan.

(2)Pengemin Lelang tidak dibenarkan :

a.Mengemin lebih dari 3 (tiga) lokasi lelang;

b.Mengambil/menangkap ikan dengan cara menggunakan racun, bahan peledak, stroom listrik dan cara lain yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingungannya..

BAB III.

PANITIA LELANG

Pasal 6.

Panitia Lelang terdiri dari :.

(1)Penanggung Jawab Lelang adalah Bupati Kepala Daerah.

(2)Pelaksana Lelang adalah :

a.Camat yang bersangkutan sebagai Koordinator;

b.Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai Ketua merangkap anggota;

c.Sekretaris Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai Sekretaris bukan anggota atau yang ditunjuknya;

d.Anggota-angggota masing-masing 1 (satu) orang dari :

-Pemuka masyarakat unsur LMD;

-Unsur LKMD;

-Unsur Nelayan.

(3)Pengawas Lelang adalah :

a.Sekretaris Wilayah/Daerah selaku Ketua menangkap anggota;

b.Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Musi Banyuasin selaku Wakil Ketua merangkap anggota;

c.Anggota-anggota :

-Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana Setwilda Tingkat II Musi Banyuasin;

-Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Musi Banyuasin;

-Kepala Dinas Perikanan;

-Irwilkab Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

-Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Musi Banyuasin.

(4)Pembantu Lelang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana, diutamakan dari unsur LMD, LKMD dan Kepala Dusun/Lingkungan yang bersangkutan.

(5)Dalam hal batas masing-masing Desa dimana objek lelang itu berada belum ditetapkan secara pasti, maka Pelaksana Lelang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan secara khusus oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7.

Kewajiban Panitia Lelang adalah :.

a.Menyusun daftar nama-nama objek lelang Lebak Lebung, termasuk sungai, kuala, danau, tanah nyurung, lebak lebung umum, sungai/lebung warisan;

b.Meneliti syarat-syarat peserta Lelang dan persiapan-persiapan yang diperlukan;

c.Menyelenggarakan lelang sampai selesai;

d.Mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang;

e.Mengadakan pengumuman lelang kepada masyarakat luas sekurang-kurangnya 14 hari sebelum lelang;

f.Menetapkan waktu dan tempat lelang;

g.Membuat Berita Acara Lelang;

h.Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 5 hari setelah selesai lelang.

Pasal 8

(1)Panitia Lelang dilarang menjadi peserta lelang.

(2)Syarat-syarat peserta lelang :

a.Terdaftar pada Panitia Lelang;

b.Berdomisili dalam Kecamatan yang bersangkutan..

BAB IV.

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal 9

(1)Hasil Lelang Lebak Lebung Umum dan Lebung Warisan setelah dikurangi 5% ( lima persen) untuk biaya pelaksanaan lelang, selanjutnya dipergunakan :

1.Bagi Lebak Lebung Umum :

1.1.10% untuk Kepala Desa;

1.2.1.2. 5% untuk Sekretaris Desa;

1.3.1.3. 5% untuk Kepala-kepala Dusun;

1.4.1.4. 5% untuk Kepala-kepala Urusan;

1.5.1.5. 5% untuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD);

1.6.70 % untuk disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penerimaan pembangunan selanjutnya disubsidikan kembali kepada Desa-desa untuk Pembangunan.

2.Bagi Lebung Warisan :

2.1.10 % untuk Kepala Desa;

2.2.5% untuk Sekretaris Desa;

2.3.5% untuk Kepala-kepala Dusun;

2.4.5% untuk Kepala-kepala Urusan;

2.5.5% untuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD);

2.6.70 % untuk disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penerimaan pembangunan selanjutnya disubsidikan kembali kepada Desa-desa untuk Pembangunan.

2.7.35% untuk ahli Waris.

(2)Dari pembagian hasil untuk Kas Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) angka 1.1.6 dan angka 2.2.6 Peraturan Daerah ini disisihkan 5% untuk Panitia Lelang dan %% Pembinaan Perikanan yang pembagian masing-masing ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V.

IZIN LEBUNG BUATAN

Pasal 10

(1)Untuk Lebung Buatan tidak dilelangkan, tetapi setiap pembuatan Lebung-lebung Buatan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah cq . Dinas Perikanan.

(2)Izin tersebut dalam ayat (1) Pasal ini berlaku 5 ( lima ) tahun dengan ketentuan Pemilik Izin Lebung Buatan harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

(3)Lebung Buatan yang berukuran luas lebih dari 10 M2 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 250,- per-m2 kecuali Lebung Buatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi ikan atau sejenisnya dibenarkan dari biaya administrasi .

Pasal 11.

Dari hasil pungutan administrasi Lebung Buatan dipergunakan untuk :.

a.10 % untuk Kepala Desa;

b.5% untuk Sekretaris Desa;

c.5% untuk Kepala-kepala Dusun;

d.5% untuk Kepala-kepala Urusan;

e.5% untuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD);

f.70% untuk disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah..

BAB VI.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b diancam dengan ancaman Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2)(Pelanggaran terhadap ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diancam dengan ancaman Pidana kurungan selama-lamanya 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3)Tindak Pidana ini adalah Kejahatan..

BAB VII.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13.

(1)Pengemin Lelang tidak dibenarkan menangkap ikan/memungut sewa di Lebung Buatan..

(2)Pengemin Lelang tidak dibenarkan menangkap ikan atau sejenisnya ditempat lokasi lelang yang ditanam padi.

(3)Lebung/sungai Warisan untuk pemilihan dan pewarisannya harus disahkan oleh Pengadilan Negeri atau dapat menunjukkan surat-surat waris serta tidak sengketa..

BAB VIII.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin sepanjang mengenai pelaksanaannya..

BAB IX.

PENUTUP

Pasal 15

(1)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

(2)Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SEKAYU, 9 OKTOBER 198+

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN (BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II (

KETUA, (MUSI BANYUASIN, (

Cap/ttd (Cap/ttd

(ROZALI HAROM) (H. AMIR HAMZAH) (

NIK. D-0685/D (NIK. D-0537/D (

Catatan :

  1. Perda ini diubah 1 kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun  1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05 Tahun 1985 Tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
  2. Saat ini perda ini sudah tidak berlaku lagi.
Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Lelang Lebak Lebung, Marga, Palembang Darussalam, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s