Perbup OKI Nomor 29 Tahun 2010

Salinan

Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor : 1020

 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR   29  TAHUN   2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG  LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai, agar pengelolaannya dapat terselenggara secara tertib demi untuk kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan demi kesejehteraan masayarakat di wilayah lokasi Lelang  Lebak Lebung dan Sungai tersebut berada, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai.

 

Mengingat     :  1.   Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.      Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4389);

3.      Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4433);

 

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor  18).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.      Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3.      Bupati  adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

4.      Wilayah Perkotaan adalah kelurahan-kelurahan yang terdapat di ibukota kabupaten dan / atau desa yang menjadi ibukota kecamatan;

5.      Wilayah Pedesaan adalah desa yang bukan merupakan ibukota kecamatan;

6.      Desa adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7.      Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

8.      Lebak, Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak, Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara berkala atau terus-menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya;

9.      Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbnetuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air.

10.  Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal tertentu yang apabila air pasang seluruh permukaan tenggelam, jika susut terlihat sebagai genangan air.

11.  Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan/tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama  dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, eks marga dan / atau kecamatan.

12.  Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari Penanggungjawab Lelang, Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.

13.  Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

14.  Panitia Pelaksana Lelang adalah salah satu unsur dari Pengelola Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang pada masing-masing tingkat/sub unitnya.

15.  Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang.

16.  Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar / melelang 1  (satu) atau lebih objek lelang.

17.  Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang.

18.  Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

19.  Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pemgelolan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya.

20.  Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

21.  Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasionalkan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai.

22.  Suaka Perikanan adalah Suatu lahan atau (area) perairan pedalamam daratan (lebak,lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya.

23.  Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilr.

24.  Kepala Desa atau Lurahadalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB  II

INVENTARISASI DAN PENETAPAN OBJEK LELANG

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 2

(1)         Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan bersama anggota Panitia dan Kepala Desa menginventarisasi lebak lebung dan sungai dalam wilayah kerjanya dan menetapkan harga standar lelang.

(2)         Hasil inventarisasi dan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(3)         Dalam mengusulkan lebak lebung dan sungai yang dilelang, Camat dapat memecah lebak lebung dan sungai yang sudah ada menjadi bebarapa bagian objek lebak lebung dan sungai yang berdiri sendiri dengan memperhatikan usul Kepala Desa.

Bagian Kedua

Objek Lelang Lebak Lebung dan Sungai

Pasal 3

(1)   Semua Lebak, Lebung Alam dan Lebung Buatan yang tidak memiliki izin, Sungai Batanghari dan anak-sungai adalah Objek Lelang.

(2)   Objek lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TEKNIS PELAKSANAAN LELANG LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Persiapan Lelang

Pasal 4

(1)   Rapat persiapan lelang lebak, lebung dan sungai dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

(2)   Rapat wajib dihadiri Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.

(3)   Rapat membahas jadwal pelaksanaan lelang, jadwal penyampaian objek lelang dan harga standar dari Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan keepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Pasal 5

Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tata Cara  Lelang

Pasal  6

Lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan secara resmi dengan tertib acara sebagai berikut :

a.      Sambutan dan Pengarahan dari Bupati yang dibacakan oleh Ketua Pengawas Lelang

b.      Sambutan Camat dan membuka acara lelang dengan resmi.

c.      Panitia mengumumkan jumlah dan lokasi Objek Lelang serta harga standarnya.

d.      Panitia mengumumkan jumlah peserta lelang dan peninjau yang telah mendaftarkan diri kepada panitia.

e.      Panitia menawarkan satu persatu objek lelang kepada peserta dengan menyampaikan batas-batas objek lelang, dimulai dari harga standar dengan sistem penawaran bertahap naik.

f.        Peserta lelang penawar tertinggi dinyatakan/diputuskan oleh panitia sebagai pemenang lelang di objek lelang yang ditawarkan.

g.      Pemenang lelang membayar kontan uang sesuai harga lelang yang ditawarkan pada saat itu juga kepada bendahara penerimaan dan menandatangani Kontrak Perjanjian Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten di atas leges daerah senilai Rp.10.000,- Kontrak Perjanjian dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajibannya Petugas Lelang harus bertindak secara objektif dan tidak memihak.

Pasal 8

(1)   Terhadap lebak lebung dan sungai yang tidak laku dalam pelaksanaan lelang ditingkat kecamatan, dilakukan lelang umum kedua di Ibukota Kabupaten oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

(2)   Panitia lelang tingkat kabupaten menentukan hari dan tanggal pelaksanaan lelang umum kedua dan mengumumkannya secara luas kepada calon pengemin melalui  Camat dan/atau papan pengumuman lainnya.

(3)   Penawaran Lelang dilakukan oleh Juru Lelang.

(4)   Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik.

(5)   Panitia Pelaksana Lelang tidak menerima penawaran tertulis.

(6)   Harga dasar yang ditawarkan oleh juru lelang adalah harga standar lelang lebak lebung dan sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7)   Apabila lelang tidak selesai pada hari yang telah ditentukan yang disebabkan oleh sesuatu permasalahan, maka lelang dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan membuat Berita Acara Khusus yang menyebutkan penyebab lelang tidak selesai.

(8)   Pelaksanaan lelang umum kedua diawasi oleh Petugas Pengawas Lelang.

 

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Bagian Kesatu

Untuk Kas Desa

Pasal 9

(1)   50 (lima puluh) % dari hasil lelang untuk pemerintah desa dalam Kecamatan dimana Objek lelang tersebut berada, dengan keetentuan pembagian sebagai berikut :

a.      2 (dua) % untuk biaya operasional penanggungjawab dan pengawas lelang,

b.      25 (dua puluh lima) % untuk desa yang memiliki Objek lelang,

c.      Sisa dari pembagian huruf a dan huruf b dibagikan untuk seluruh desa dalam Kecamatan dimana Objek lelang tersebut berada.

(2)   Apabila Objek Lelang dimiliki lebih dari satu desa, 25 % sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c dibagi antara desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Untuk Kas Daerah

Pasal 10

(1)         30 (tiga puluh) % dari hasil lelang untuk kas Daerah dikurang 2 (dua) % untuk biaya operasioal Penanggungjawab dan Pengawas Lelang.

Bagian Ketiga

Untuk Biaya Operasional Penanggung Jawab dan Pengawas Lelang

Pasal 11

Biaya operasional Penanggung Jawab dan Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10, dengan ketentuan 65 (enam puluh lima) % untuk Penanggung Jawab Lelang dan 35 (tiga puluh lima) % Pengawas Lelang.

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN IZIN LEBUNG BUATAN

Pasal 12

(1)   Setiap orang yang akan membuat lebung buatan di areal lebak lebung dan sungai yang dilelang wajib mengajukan izin pembuatan lebung buatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut :

a.      Surat permohonan;

b.      Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku.

c.      Akta Tanah atau surat kepemilikan tanah,

d.      Sket lokasi lebung buatan.

(2)   Permohonan yang memenuhi syarat administrasi, dilakukan peninjauan lapangan oleh Petugas teknis Dinas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

(3)   Biaya yang timbul untuk keperluan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

(4)   Lebung buatan yang memenuhi syarat teknis dari hasil pemeriksaan lapangan, diterbitkan surat izin lebung buatan.

(5)   Surat izin lebung buatan berlaku selama lebung tersebut masih berfungsi dengan kewajiban meregistrasi ulang paling lambat akhir bulan Oktober setiap tahunnya.

(6)   Surat izin lebung buatan yang tidak diregistrasi selama tiga tahun, dinyatakan tidak berlaku dan lebung buatan tersebut disamakan dengan lebung alam.

(7)   Pembuatan lebung buatan dilarang mengganggu lalu lintas masyarakat.

(8)   Sumberdaya ikan yang ada dalam lebung buatan menjadi hak pemilik lebung buatan, jika batas (tebing) lebung telah terlihat sesuai ukuran dalam surat izin.

Pasal 13

Setiap lebung buatan yang telah mempunyai izin dan telah diregistrasi ulang, setiap tahun lelang harus disebutkan dalam batas objek lelang dimana lebung buatan tersebut terletak.

BAB VI

TATACARA PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Hak Pengemin

Pasal 14

(1)   Setiap pengemin diperbolehkan mengemin lebih dari 1 (satu) Objek Lelang dan paling banyak 3 (tiga) Objek Lelang.

(2)   Penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai, menjadi hak pemenang lelang atau pengemin beserta anak buah bekarangnya, kecuali di lebung buatan yang telah mempunyai Surat Izin Lebung Buatan dan disebutkan dalam batas objek lelang.

(3)   Setiap orng selainn pengemin dan anak buah bekarangnya dilarang menangkap ikan di lebak lebung dan sungai yang telah menajdi hak pengemin, kecuali mendapat izin dari pengemin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengemin

Pasal 15

(1)   Setiap pengemin wajib menandatangani kontrak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

(2)   Setiap pengemin wajib menyampaikan hasil laporan penangkapan yang meliputi jenis ikan, jumlah atau berat dan harga jual kepada Dinas Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 14 setiap bulan.

(3)   Setiap pengemin pada akhir masa pengelolaan objek lebak, lebung dan sungai wajib menebarkan benih ikan sebesar 5 % dari harga lelang yang disetorkan kepada bendahara penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat pelaksanaan lelang.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN LARANGAN UNTUK KELESTARIAN

SUMBERDAYA IKAN

Bagian kesatu

Perlidungan

Pasal  16

(1)   Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan untuk tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

(2)   Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dilakukan antara lain dengan :

1.      Pengaturan alat penangkapan ikan;

2.      Pengaturan jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;

3.      Pengaturan musim atau waktu tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan;

4.      Suaka perikanan (Reservaat) atau Suaka Produksi Ikan;

5.      Pengawasan.

(3) Jenis alat penangkapan ikan yang boleh dipergunakan untuk usaha penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai adalah alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan selektif, antara lain:

a.      Jala;

b.      Jaring insang;

c.      Pengilar (bambu/rotan/kawat);

d.      Bubu;

e.      Seruo;

f.        Tajur;

g.      Pancing tunggal;

h.     Pancing Rawai;

i.        Tangkul / anco.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 17

(1) Setiap orang dalam wilayah Daerah dilarang menangkap, mengangkut dan memperdagangkan anakan ikan sebagai berikut :

1.      Gabus  atau ruan (Ophiocephalus striatus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;

2.      Toman (Ophiocephalus micropeltes [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 20 cm;

3.      Serandang (Ophiocephalus pleurophthalmus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;

4.      Bujuk (Ophiocephalus melanopterus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 10 cm;

5.      Jalai (Ophiocephalus maruloides [Blk]) dengan ukuran panjang total 10 cm;

6.      Serko (Ophiocephalus bankenensis [Blk]) dengan ukuran kurang dari 10 cm;

7.      Tambakan atau tembakang atau sapil (Helostoma temmincki [CV]) dengan ukuran pannjang total kurang dari 2,5 cm;

8.      Sepat siam atau sepat laut (Trichogaster pectoralis [Regan]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm

(2)   Dalam pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, pengemin dan anak buahnya dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya :

a.      dilarang memasang tuguk;

b.      menggunakan empang yang memotong seluruh badan sungai;

c.      putas (bahan kimia);

d.      setrum (arus listrik).

BAB VIII

SUAKA PERIKANAN

Pasal 18

Suaka perikanan terdiri dari :

1.      Suaka perikanan (Reservaat) adalah suaka perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) zonasi, yaitu :

a.      Zona inti adalah bagian dari perairan suaka yang dilarang melakukan aktivitas baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnnya yang dapat mengganggu habitat ikan,

b.      Zona penyangga adalah bagian dari perairan suaka atau daratan yang mengelilingi zona inti, di zona ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan, namun dapat dilakukan kegiatan pembudidayaan,

c.      Zona usaha adalah bagian dari perairan suaka yang dapat dilakukan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pembudidayaan;

2.      Suaka produksi ikan disebut juga lebung larangan atau lubuk larangan adalah suatu daerah perairan dengan batas-batas yang jelas, dikelola dengan peraturan teknis tertentu yang dimaksudkan untuk melestarikan atau meningkatkan stok ikan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

Pasal 19

(1) Pengelolaan suaka perikanan dapat dilakukan melalui :

a.       Pengelolaan adaptif adalah kegiatan pengelolaan yang disesuaikan atau diintegrasikan dengan karakteristik perairan yang dikelola maupun dengan keadaan masyarakat setempat sebagai pelaku perikanan atau pemanfaat sumberdaya ikan; dan atau

b.      Pengelolaan bersama adalah suatu pengelolaan kemitraan yang berbasis pada kemampuan dan minat pelaku perikanan setempat dan yang dilengkapi atau dibantu dengan kemampuan pihak pemerintah daerah;

(2) Pembinaan dan pengelolaan suaka perikanan berada pada Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dibantu oleh Camat secara adminstratif;

Pasal 20

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya ;

1.      Tajur;

2.      Pancing tunggal;

3.      Jala;

4.      Tangkul (anco);

5.      Jaring insang, dan

6.      Pengilar.

Pasal 21

(1)   Dalam suaka perikanan dilarang :

a.      melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;

b.      melakukan penangkapan ikan dengan :

1)           menggunakan empang dan atau arad,

2)           mengesar,

3)           alat, bahan dan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

(2)   Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq Kepala Dinas.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 22

(1)   Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai;

(2)   Bupati melakukan pengawasan dan secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terintegrasi dan berjenjang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 

Ditetapkan      di      Kayuagung

pada tanggal  14 Desember 2010

 

BUPATI  OGAN  KOMERING  ILIR,

CAP/DTT

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 14 Desember 2010.

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR,

CAP/DTT

RUSLAN BAHRI.

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 :  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    :  29 Tahun 2010

Tanggal  :  14 Desember 2010

 

Contoh Formulir Pendaftaran Pencatatan Penangkapan Ikan

Di Lebak Lebung dan Sungai

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Desa ……………………………..

Kecamatan ……………………………………………….

di –

……………………………………..

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibwah ini :

Nama                        : …………………………………………………………….

Tempat/tgl. lahir        : ……………………………………………………………

Nomor KTP               : …………………………………………………………..

Kebangsaan              : …………………………………………………………..

Agama                       : ………………………………………………………….

Pekerjaan                  : ………………………………………………………….

Alamat                       :   RT. …     RW. …  No. … usun / LK ……………..

Desa /Kelurahan ……………………

 

Dengan ini mencatatkan kegiatan usaha penangkapan ikan saya di Lebak/Lebung/Sungai …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalam melakukan usaha penangkapan ikan tersebut saya akan mematuhi seluruh peraturan perudang-undangan yang berlaku.

 

Demikian pendaftarab ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

 

 

 

 

(………………………………)

LAMPIRAN II:  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    : 29 Tahun 2010.

Tanggal  : 14 Desember 2010.

 

Contoh Formulir Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan

Di Lebak Lebung dan Sungai

 

PEMERINTAH  KABUPATEN  OGAN  KOMERING  ILIR

 

KECAMATAN ………………………………………………………

DESA …………………………………………….

 

Alamat : ………………………………………………………………

 

 

 

SURAT KETERANGAN PENCATATAN

PENANGKAPAN IKAN DI LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

 

NOMOR  :  503/           /             /  20…

 

 

1.             Yang bertanda tangan di bawah ini  :

a.  Nama          :

b.  Jabatan       :

dengan ini menerangkan bahwa :

a.  Nama                        :

b.  Tempat/tgl. lahir        :

c.  Nomor KTP              :

d.  Kebangsaan              :

e.  Agama                      :

f.  Pekerjaan                  :

g.  Alamat                      :   RT. …     RW. …  No. …

Dusun / LK ……………..

Desa ……………………..

Maksud                    :   bahwa yang bersangkutan telah tercatat di pemerintah Desa ………….  Kecamatan …………….. sebagai nelayan penangkap ikan di Lebak/Lebung/Sungai *) ………………. TMT 1 Januari 20…. S.d. 31 Desember 20…

 

2.             Berhubung maksud tersebut, yang bersangkutan dalam melakukan penangkapan ikan DILARANG :

(a)   menggunakan alat penangkap ikan menetap seperti empang dan sejenisnya yang memotong seluruh badan (alur) sungai/arisan

(b)   menggunakan alat, bahan atau cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti setrum/kontek, racun (putas/tuba) dan lain-lain.

 

3.             Demikian Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan  ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

 

 

…………………., ………………….. 20…..

 

Kepala Desa ……………………………….

 

 

 

 

 

*). Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III:  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    : 29 Tahun 2010

Tanggal  : 14 Desember 2010

 

REKAPITULASI

SURAT KETERANGAN PENCATATAN PENANGKAPAN IKAN

DI LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

DESA : …………………………………………….

No. Nama Nelayan Alamat No. Pdf-2 Nama lebak/  lebung/sungai Ket.

…………………….,…………………….. 20….

 

……………………………………………………

 

 

 

(………………………………………….)

 

 

LAMPIRAN IV:  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    : 29 Tahun 2010

Tanggal  : 14 Desember 2010

 

SURAT PERJANJIAN

PENGELOLAAN OBJEK LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Antara

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dengan

Pengelola Objek Lebak, Lebung dan Sungai (Pengemin)

Nomor : …………………………………………..

 

 

Pada hari ini ………………. tanggal ……….. bulan ……….. tahun dua ribu ……… bertempat di Kantor Kecamatan ………………………… Kebupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP.       : …………………………………………………………

Jabatan             : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan

Kopmering Ilir

Alamat  `           : Jl. Letnan Dharna Jambi No. …. Sukadana Kayuagung.

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ——————————————

 

Nama                : ……………………………………………………………

No.KTP             : ……………………………………………………………

Pekerjaan         : ……………………………………………………………

Lokasi Objek    : ……………………………………………………………

Alamat              : Desa ………….. Kecamatan………… Kab.OKI

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/Koperasi ………………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diselanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian tentang pengelolaan Lebak, Lebung dan Saungai dengan ketentuan sebagai berikut :

 

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan

1.      Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.      Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4389);

3.      Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor  4).

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor  18).

6.      Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor  1020).

7.      Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor …./KEP/D.KP/20… tentang Penetapan Objek dan Harga Standar Lelang Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Tahun 20… Masa Pengelolaan Terhitung Mulai tanggal 1 Januari 20…. s.d. 31 Desember 20….

8.      Keputusan Panitia Tingkat Kecamatan ………. tentang Pemenang Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kecamatan ………………………………………………………………..

 

Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA …….

 

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s