Perda Kabupaten OKI Nomor 18/2010

Salinan

Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 18.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR   :  18 TAHUN   2010

TENTANG

PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang     : a.  bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak dan lebungnya merupakan karunia Tuhan  karena mengandung sumber daya ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar;

b.      bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

c.      bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat menampung kondisi khusus dan dinamika masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan ketentuan pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dapat memenuhi asa pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat;

d.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  huruf b diatas dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai.

Mengingat       :  1.   Pasal 18 ayat(6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1821);

3.      Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);

4.      Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5.      Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5059);

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor  4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);

 

 

Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Ogan Komering Ilir.

2.      Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering    Ilir.

3.      Bupati  adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5.      Lebak, Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak,  Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara  berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya.

6.      Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbnetuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air.

7.      Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal tertentu yang apabila air pasang seluruh permukaan tenggelam, jika susut terlihat sebagai genangan air.

8.      Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan/tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama  dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, eks marga dan / atau kecamatan.

9.      Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari Penanggungjawab Lelang, Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.

10.  Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

11.  Panitia Pelaksana Lelang adalah salah satu unsur dari Pengelola Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang pada masing-masing tingkat/sub unitnya.

12.  Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang.

13.  Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar / melelang 1  (satu) atau lebih objek lelang.

14.  Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang.

15.  Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

16.  Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pemgelolan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya.

17.  Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

18.  Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasionalkan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai.

19.  Suaka Perikanan adalah Suatu lahan atau (area) perairan pedalamam daratan (lebak,lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya.

20.  Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilr.

21.  Kepala Desa atau Lurahadalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB  II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2

 

Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Lebak, Lebung dan Sungai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan dan menambah sumber pendapatan asli aderah yang bertujuan untuk pembangunan daerah melalui hasil penerimaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

 

BAB III

OBJEK PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal 3

Pengealolaan lebak, lebung dan sungai ditetapkan sebagai objek Lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

Pasal 4

(1)   Objek Lebak, Lebung dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sumber daya ikan, yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang hidup di lebak, lebung dan sungai, kecuali biota perairan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan Kawasan Suaka Perikanan.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek Lebak, Lebung dan Sungai yang dilelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Pengelolaan dan Pemanfaatn

Pasal 5

Pemanfaatan terhadap objek lebak, lebung dan sungai terbatas pada sumber daya ikan yang terdapat dalam areal tersebut yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang yang terdapat dalam perairan Lebak, Lebung dan Sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Lelang

Pasal 6

(1) Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik dengan Harga Standar yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang dan diajukan kepada Bupati memalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

 

Pasal 7

(1)   Lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang Kecamatan sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)   Apabila ada objkel lelang tidak selesai dilelang pada hari pelaksanaan lelang yang tela ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelang dilanjutkan pada hari berikutnya dengan dibuatkan Berita Acara Khusus.

(3)   Panitia lelang tidak menerima penawaran tertulis.

Pasal 8

Panitia Pengawas Lelang mengawasi jalannya pelaksanaan lelang lebak, lebung dan sungai pada hari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal  9

 

Masa berlaku lelang terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

PANITIA LELANG

Pasal  10

(1) Pengelola  Lelang terdiri atas :

a. Penanggung Jawab Lelang;

b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;

c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;

d. Pengawas Lelang;

(2)    Penanggung jawab Lelang adalah Bupati.

(3)   Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri atas :

a. Ketua                     : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

b. Sekretaris              : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa.

c. Bendahara Pene-   : Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan

rimaan                     Kabupaten.

d. Anggota                 : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten;

2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan

Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPD

Kabupaten;

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan

Dan Perikanan Kabupaten.

 

(4) Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan terdiri dari :

a. Ketua                                    : Camat

b. Sekretaris                             : Sekretaris Camat;

c. Bendahara Penerimaan   : Bendahara Penerimaan Kecamatan;

d. Anggota                                :1.  Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten;

2.  Kepala   Seksi TRANTIB Kecamatan;

3.  Kepala Seksi PMD Kecamatan

4.  Kepala Desa / Lurah   yang  ditunjuk

oleh Camat.

5. Unsur   lainnya   sesuai   kebutuhan  yang ditunjuk oleh Camat.

(5) Pengawas Lelang, terdiri dari :

a. Ketua                                 : Sekretaris Daerah.

b. Wakil Ketua                      : Asisten Bidang Ketataprajaan Sekretariat

Daerah.

c. Sekretaris                          : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

c. Anggota                             :  1.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

2.      Kepala Bagian Hukum Sekretaria Daerah;

3.      Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan;

 

Bagian Keempat

Tugas Pengelola Lelang

Pasal 11

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten :

a.      Menyusun rumusan mengenai harga standar lelang berdasarkan usul panitia pelaksana tingkat kecamatan;

b.      Menyusun rumusan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk pelaksanaan teknis lelang;

c.      Menyusun jadwal pelaksanaan lelang di masing-masing kecamatan;

d.      Melaksanakan lelang kedua bagi objek lelang yang tidak laku di Ibukota Kabupaten;

e.      Melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang;

f.        Melaporkan hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan kepada Penanggung Jawab Lelang.

 

Pasal  12

 

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan :

a.      Mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut;

b.      Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 hari sebelum lelang dilaksanakan;

c.      Menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau lelang dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan;

d.      Melaksanakan Lelang Lebak Lebung dan Sungai sampai selesai;

e.      Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Penanggung jawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak terjual dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;

f.     Bendahara Penerimaan Lelang menyetorkan langsung hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai ke kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung Nomor Rekening 300-001 paling lambat 1 ( satu ) hari setelah lelang berakhir.;

g.      Melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada objek lelang Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kelima

Pengawas Lelang

Pasal  13

Pengawas Lelang berkewajiban:

a.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadi penyimpangan;

b.      Memonitor hasil penerimaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai dari tiap kecamatan;

c.      Menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada saat pelaksanaan lelang yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;

d.      Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada penanggung jawab lelang.

 

Bagian Keenam

Peserta Lelang

Pasal  14

Setiap orang yang menjadi Peserta Lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.      Peserta lelang terdiri dari perorangan atau Badan Hukum Koperasi;

b.      Warga Negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah menetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c.      Bagi koperasi memiliki bidang usaha perikanan dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun pelaksanaan lelang;

d.      Melampirkan fotokopi tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisisr bagi perorangan dan bagi Koperasi melampirkan fotokopi Keputusan Penetapan Badan Hukum yang telaah dilegalisir dan Surat Keterangan Dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koparasi Kabupaten bahwa koperasi telah mengadakan RAT pada tahun pelaksanaan lelang.

 

Pasal 15

Peserta lelang wajib tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahan dari panitia lelang dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang sampai pelaksanaan lelang selesai.

Bagian Ketujuh

Peninjau Lelang

Pasal  16

(1)   Peninjau lelang adalah Lembaga Swadaya Masyarakat;

(2)   Peninjau Lelang harus mematuhi persyaratan sebagai berikut :

a.      Mendaftarkan diri kepada panitia lelang;

b.      Tidak mempengaruhi panitia atau peserta Lelang;

c.      Memiliki Rekomendasi dari Pemerintah kabupaten bagi peninjau dari luar daerah.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Lelang

Pasal  17

Mekanisme Lelang dilaksanakan sebagai  berikut :

a. calon peserta dan peninjau lelang mendaftarkan diri sebelum lelang resmi dibuka;

b. pelaksanaan lelang harus dihadiri oleh pengawas lelang;

c. Camat selaku pelaksanan lelang membuka pelaksanaan lelang;

d. panitia pelaksana lelang mengumumkan jumlah objek lelang dan jumlah peserta lelang yang telah memenuhi syarat;

e. panitia pelaksana tingkat kecamatan wajib mengumumkan objek lelang dan batas objek lelang dan harga standarnya.

 

Pasal 18

(1) Peserta Lelang yang menawar tertinggi membayar kontan berupa uang  harga lelang yang ditawar pada saat itu juga kepada bendaharawan penerimaan.

(2) Bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat membayar kontan dengan uang tunai, maka pelelangan dinyatakan batal dan objek lelang tersebut dilakukan pelelangan kembali mulai dari harga standar lelang penawar tertinggi kedua.

(3)   Terhadap calon pengemin atau peserta lelang yang tidak dapat membayar kontan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda  sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari penawaran  yang tidak dapat dibayar atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) dan yang bersangkutan  tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang terhadap objek lelang tersebut.

(4)   Apabila penawar tertinggi pada penawaran ulang pun tidak dapat membayar secara kontan dengan uang tunai, maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal.

(5)   Apabila dalam penawaran ulang untuk objek lelang tersebut tidak ada, maka objek lelang tersebut dinyatakan tidak laku.

(6)   Terhadap objek lelang yang tidak terjual pada lelang umum, maka dilakukan lelang terbuka kedua di Kantor Pemerintah Kabupaten untuk seluruh kecamatan pada waktu yang akan ditentukan oleh Penanggung Jawab Lelang.

(7)   Pelaksana lelang sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.

(8)   Bagi peserta lelang terhadap objek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(9)

Pasal  19

Panitia lelang, peninjau, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menjadi peserta lelang.

 

 

BAB  V

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal  20

(1) Hasil lelang lebak lebung disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk :

a.      2 %  ( dua persen )  untuk  Pengawas Lelang;

b.      2 % (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;

c.      2 % ( dua persen ) untuk  Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam Kecamatan tersebut;

d.      4 % (empat) untuk Kepala Desa dalam kecamatan dimana objek lelang terdapat sebagai insentif bagi Kepala Desa tersebut;

e.      10 % (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan Teknis dan perlindungan serta pengawasan sumberdaya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;

f.        50 % ( lima puluh persen ) untuk Desa dalam kecamatan dimana objek lelang tersebut terdapat sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

g.      30 % (tiga puluh persen ) untuk Daerah.

(2) Dari pembagian untuk Kas Desa Kas dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g disisihkan paling banyak 2 % (dua persen) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB  VI

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

SUMBERDAYA IKAN DI LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal  21

(1)     Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan  pembinaan teknis, perlindungan sumberdaya ikan, pengawasan dan  pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan Lebak Lebung dan Sungai.

(2)    Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan Lebak Lebung  dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan sebagai berikut :

a.       Jenis dan syarat-syarat teknis alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di Lebak, Lebung dan Sungai;

b.      Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di Lebak, Lebung dan Sungai;

c.       Jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;

d.      Musim atau waktu tertentu pada areal tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan;

e.       Lebak, Lebung dan Sungai tertentu sebagai areal suaka perikanan atau suaka produksi ikan;

(3)    Untuk kepentingan Riset dan Ilmu Pengetahuan, Lebak Lebung dan Sungai tertentu dapat dikelola oleh Lembaga Riset dan/atau Ilmu Pengetahuan tersebut;

(4)    Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Naskah Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Lembaga Riset dan/atau Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk.

 

Pasal 22

(1)         Untuk kelancaran pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai oleh Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.

(2)         Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang terdiri atas unsur perangkat daerah, yaitu :

a.      Dinas Kelauatan dan Perikanan;

b.      Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;

c.      Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d.      Satuan Polisi Pamong Praja;

e.      Bagian Hukum;

f.        Bagian Pemerintahan;

g.      Camat.

Pasal 23

(1)   Pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai dapat dilakukan oleh POKMASWAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   POKMASWAS dapat dibentuk pada tiap Desa.

(3)   Dinas Teknis berkewajiban membina dan mengawasi kinerja POKMASWAS demi kelestarian sumberdaya ikan.

(4)   Tata cara dan sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Bagi Masyarakat Umum

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/pengolah sawah.

 

Pasal 25

(1)   Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan :

a.      bahan kimia;

b.      bahan biologis;

c.      bahan peledak;

d.      aliran listrik atau setrum;

e.      alat, acara dan/atau bangunan

yang dapat merugikan dan/atau membahaykan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.

(2)   Setiap orang dan/atau perusahaan pemegang Hak Guna Usaha yang areal usahanya berbatasan dengan Lebak, Lebung dan Sungai dilarang menggunakan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan) yang tidak ramah lingkungan.

(3)   Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan :

a.      pencemaran;

b.      kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan;

c.      menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai.

(4)   Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukan jenis sumber daya ikan tertentu yang dilarang berdaarkan Peraturan Perundang-undangan dari atau ke wilayah Republik Indonesia di kawasan Lebak, Lebung dan Sungai.

(5)   Setiap orang dilarang :

a.      membawa;

b.      mengangkut;

c.      mengeluarkan;

d.      memasukkan dan/atau

e.      memperdagangkan,

sumberdaya ikan dari jenis dan atau ukuran dan atau sebab tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk masuk ke dalam wilayah daerah.

(6)   Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan lalu lintas perairan/pelayaran pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.

(7)   Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk ditangkap dan/atau dibudidayakan pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.

(8)   Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk digunakan pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.

(9)   Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnya di zona inti Suaka Perikanan. Kegiatan pembudidayaan dapat dilakukan di zona penyangga dan zona usaha.

 

Bagian Kedua

Bagi Pemerintah Desa

Pasal 26

(1)   Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan kelestarian sumber daya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayah desanya dengan ketentuan sebagai berikut :

a.      melarang penangkapan ikan yang akan dan/atau sedang bertelur (ngempas);

b.      melindungi daerah atau tempat-tempat pemijahan (pengempasan) ikan;

c.      melarang penangkapan anakan ikan.

(2)   Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 27

(1)   Dalam kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayahnya, Pemerintah Desa berkewajiban membina masyarakat nelayan yang sudah ada.

(2)   Pemerintah Desa dilaraang melakukan pungutan kepada nelayan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai.

Bagian Ketiga

Bagi Pengemin

Pasal  28

 

(1)   Setiap pengemin diperbolehkan mengemin lebih dari 1 (satu) objek lelang.

(2)   Setiap pengemin wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang menjadi hak pengelolaannya.

(3)   Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

(4)   Mengutamakan penggunaan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lelang;

(5)   Setiap pengemin dan/atau anak buahnya yang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang menggunakan empang lulung supaya memberitahukan kepada pemilih tanah di kanan-kiri lokasi pemasangan empang.

(6)   Setiap pengemin wajib menyampaikan laporn hasil tangkapan ikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setiap bulan yang meliputi jenis ikan, jumlah/berat dan harga jual.

(7)   Setiap pengemin wajib menebarkan benih ikan pada masa menjelang akhir pengelolaan senilai 5 % (lima persen) dari harga lelang.

(8)   Pada masa akhir pengelolaan yang telah ditentukan, pengemin harus mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan pada keadaan semula.

(9)   Penetapan jumlah tebaran benih ikan, komposisi dan jumlah benih yang akan ditebar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Pasal  29

Pengemin dilarang :

1. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan.

2. merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan.

3. berkarang di lebak yang sudah ditanam padi.

4.  membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah.

5.  membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi.

6.  menggunakan tuguk, aliran listrik/setrum dan meracun/mutas/tuba untuk melakukan penangkapan ikan.

 

Pasal  30

Setiap orang dilarang mengambil ikan dan/atau biota air lainnya dalam areal objek lelang tanpa izin dari pengemin, kecuali pemilik lahan sebatas keperluan yang wajar.

(3)

Pasal  31

(1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada areal yang tidak termasuk areal Lebak, Lebung dan Sungai yang dilelang, kecuali ada izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Bagi lebung buatan yang sudah ada izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan memperbaharui izin dengan mengajukan izin baru.

(3) Bagi Lebung atau Sungai warisan untuk kepemilikan dan pewarisannya harus disyahkan oleh  Pengadilan Negeri Kayuagung dan dicatat dalam Regester Lelang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal  32

Pengemin dan/atau Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, kehilangan haknya sebagai pengelola Lebak, Lebung dan Sungai dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi.

BAB  VIII

PENYIDIKAN

Pasal  33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud daalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Pasal 34

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berwenang :

a.      menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b.      Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perikanan tersebut.

c.      Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perikanan.

d.      Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana di bidang perikanan.

e.      Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan.

f.        Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

g.      Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.

h.      Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

i.         Memanggil orang untuk didengar keterangannya dab diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j.         Menghentikan penyidikan.

k.      Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana Perikanan  menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketetnuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB  IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  35

(1) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(3) Pemerintah Desa yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(4) Pengemin yang dengan sengaja melakukan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(5) Setiap orang yang mengambil ikan dan/atau biota air lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(6) Setiap orang yang membuat lebung buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(7) Tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)  adalah  Pelanggaran;

BAB  X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  36

(1).    Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan  Bupati;

(2).    Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 

Ditetapkan      di      Kayuagung

Pada tanggal  13 Desember 2010

BUPATI  OGAN  KOMERING  ILIR,

Cap/dto

Ishak Mekki

Diundangkan   di   Kayuagung

Pada tanggal  13 Desember 2010

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR,

Cap/dto

RUSLAN BAHRI

 

 

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s