Perda Provinsi SumSel Nomor 8 Tahun 1973/1974

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR   : 8/Perdass/1973/1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang          :   1.     bahwa peraturan Lelang Lebak Lebung di Marga-marga dalam Provinsi Sumatera Selatan perlu dibuat seragam.

2.       bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu memberikan bimbingan yang efektif dalam pembinaan perairan di Sumatera Selatan dan pengarahan penggunaan hasilnya.

3.       bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu mengeluarkan peraturan Daerah.

 

Mengingat             :   1.     Staadblaad no. 396 tahun 1920 tentang perlindungan terhadap kedudukan ikan.

2.       Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo Undang-undang no.6 tahun 1969.

3.       Undang-undang no. 25 tahun 1959 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Selatan.

4.       Undang-undang no. 16 tahun 1964 tentang bagi hasilperikanan.

5.       Surat Menteri Pertanian cq. Dirjen Perikanan No. O.I./21/4/1971 tanggal 21 Juni 1971 tentang Dokumen Pengarahan Perikanan.

 

Mnedebar             : 1.      Undang-undang dalam siding Paripurna ke-I rapat ke-3 dan ke-4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan taanggal 2 Juli 1973 dan tanggal 4 Juli 1973.

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan         :   PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG.

BAB  I

PERATURAN  UMUM

PASAL  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.       Gubernur, adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.       Bupati / Walikota, adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya.

3.       Camat, adalah pimpinan kecamatan.

4.       Pasirah adalah kepala marga

5.       Kerio adalah kepala dusun

6.       Penggawo adalah kepala kampung

7.       Dewan adalah Dewan Perwakilan Dewan Marga.

8.       Khotib adalah petugas yang berkewajiban membantu kerio/Gindo dalam segala urusan agama Islam.

9.       Penghulu adalah petugas marga yang berkewajiban membantu Pasirah dalam segala hal yang bersangkutan dengan agama Islam.

10.    Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah.

11.    Marga adalah kesatuan masyarakat hukum adat bertingkat yang mempunyai daerah dengan batas-batas tertentu, mempunyai hak ulayat atas tanah marga, memilih penguasaannya sendiri dan mempunyai harta benda sendiri, yang sudah ada sejak lama berdasarkan hukum asli, kemudian diatur oleh Inlandsche Gomeente Ordonatie Biutengwesten Staatblad 1938 No.490 Staadblad 1938 No.681 dan kemudian lagi diatur pula oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tk.III di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

12.    Lelang Lebak Lebung adalah suatu cara mendapatkan hak usaha menangkap ikan dengan hasil perairan lainnya pada lebakm lebung.

13.    Lebak lebung adalah suatu areal tanah yang digenangi air sungai baik secara musiman maupun sepanjang tahun.

14.    Dipersamakan dengan Lebak Lebung adalah sungai, kuala dan danau.

15.    Nelayan adalah orang yang penghidupannya sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya.

16.    Pengemin Lelang adalah orang-orang yang memenangkan lelang.

BAB  II

OBJEK DAN TATA CARA LELANG

PASAL 2

 

Objek pelelangan adalah ikan dan hasil perairan lainnya yang setiap hari diadakan lelang harus diperinci.

PASAL 3

1.       Lelang dilakukan oleh suatu panitia yang dibentukmoleh Pasirah.

2.       Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum

3.       Lelang dilakukan untuk waktu setahun.

PASAL 4

1.       Penawar Lelang didaftar namanya oleh panitia lelang.

2.       harga pertama lelang ditetapkan oleh panitia lelang.

3.       Pengemin Lelang adalah mereka yang mengajukan penawarn harga tertinggi.

4.       Pengemin Lelang harus membayar kontan harga lelang dan menandatangani surst-surat perjanjian yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Gubernur.

PASAL 5

1.        Pengemin Lelang berkewajiban :

a.       melaporkan hasil usaha lelangnya dengan emngisi formulir yang disediakan untuk itu.

b.       Menjaga kebersihan perairan.

c.        Menerima bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini dinas perikanan.

d.       Pada akhir masa yang ditentukan mengembalikan perairannya diusahakannya pada keadaan semula.

e.        Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja dari marga yang bersangkutan.

2.        Pengemin Lelang :

a.       tidak dibenarkan mengambil lebih dari 3 (tiga) objek lelang.

b.       Tidak dibenarkan bahan-bahan peledak dan taua racun dalam usaha mengambil hasil perairan.

c.        Tidak dibenarkan menghalangi kelancaran lalu lintas air.

BAB  III

PANITIA LELANG DAN PENGAWAS LELANG

PASAL 6

1.    Panitia  Lelang  beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari :

a. Pasirah sebagai ketua merangkap anggota.

b. seorang pamong marga sebagai anggota.

c. seorang pemuka masyarakat marga sebagai anggota.

d. seorang unsur nelayan sebagai anggota.

2.     Panitia lelang dapat mengangkat beberapa orang sebagai pembantu bukan anggota.

3.     Anggota panitia lelang tidak dibenarkan menjadi peserta lelang.

 

PASAL 7

 

Panitia Lelang berkewajiban :

1.       Menyusun daftar nama-nama lebak lebung, termasuk sungai, kuala dan danau yang akan dilelangkan disertai dengan batas-batasnya yang jelas.

2.       Menetapkan syarat-syarat bagi peserta lelang.

3.       Menentukan cara-cara dan mengatasi kesulitan yang timbul pada waktu lelang.

4.       Menentukan cara-cara dan mengatasi kesulitan yang timbul pada waktu lelang.

5.       Mengadakan pengumuman secara luas kepada masyarakat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum lelang dilakukan.

6.       Menetapkan waktu dan tempat lelang.

7.       Membuat berita acara lelang.

 

BAB  IV

PEMBAGIAN HASIL LELANG

PASAL 8

Hasil usaha setelah dikurangi 1 % untuk panitia lelang dipergunakan :

a.       10 % untuk Pasirah.

b.       10 % untuk Pembarap, Kerio dan Penghulu.

c.        10 % untuk Penggawa dan Khotib.

d.       70 % untuk kas marga.

 

PASAL 9

Jumlah 70 % seperti dimaksud Pasal 8 ayat (d) dicantumkan dalam wilayah marga.

 

BAB V

ANCAMAN HUKUMAN

PASAL 10

 

1.     Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam Perdass ini, kecuali pasal 5 ayat 1 huruf   diancam dengan hukuman setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya R.1000,- (seribu rupiah).

2.     Tindak pidana adalah pelanggaran.

 

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 11

1.       Pengemin lelang tidaak dibenarkan memungut sewa/harga ikan yang ditangkap oleh pemilik tanah yang termasuk areal yang dilelaangkan sepanjang penangkapan untuk makan sehari-hari.

2.       Pengemin lelang tidak dibenarkan mengambil ikan di daerah yang arealnya sedang ditanami padi

3.       Lebung-lebung yang dibuat oleh rakyat atas izin Pasirah tidak termasuk areal yang dilelangkan.

PASAL 12

Camat karena jabatannya mengawasi pelaksanaan pelelangan.

BAB  VII

ATURAN PERALIHAN

PASAL 13

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

PASAL 14

Hal-HAL yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

PASAL 15

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang : Lelang Lebak Lebung dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

DITETAKAN DI    : P A L E M B A N G

PADA TANGGAL : 14 JULI 1974

 

GUBERNUR KEPALA DAERAH                 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,                      PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

Cap/Dto                                                                              Cap/Dto

(H.ASNAWI MANGKU ALAM)                                                     (SYAMSUL BAHRI USMAN)

DISAHKAN WK. KETUA.

Dengan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri                                                                                       Dto

Tanggal. : 21-9-1974.

Nomor    : 11/MDN/Perdass/1974                                                   (SYAMABUDIN)

Ditjen Otonomi Daerah

Kepala Dit.Pemerintahan                                                                  WK. KETUA,

 

Cap/dto                                                                                          Cap/dto

 

(Drs.                                        ) (Drs. DARUS AGAP)

 

 

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Tk.I SUM.SEL

Tanggal : 26 Nopember 1974 No. 14

(Tambahan Lembaran Daerah serie A

Tahun 1974 Nomor 14)

Sekretaris Wilayah/Daerah

Mewakili,

 

Dto

 

(Drs. M. ARMA)

 

Catatan :

1. Salinan ini disalin dari salinan yang dibuat oleh Wahab Audi, dari salinan yang dibuat oleh Ulyati Husin (Pegawai Dinas Perikanan Dati II OKI), dari salinan yang dibuat oleh Mat Kosim Mabidin (Kepala Bagian Tata Usaha Umum Dinas Perikanan Daerah Tk.I SS), dari salinan yang dibuat oleh A.Hamid Wantjik, SH (Pjb.Sekretaris DPRD Tk.SUM.SEL).

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s