Perbup OKI Nomor 44 Tahun 2008

Salinan

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2008 NOMOR 9

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR   44  TAHUN   2008

TENTANG

TATACARA PENGELOLAAN  LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, agar pengelolaannya dapat terselenggara secara tertib demi untuk kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan demi kesejehteraan masayarakat di wilayah lebak lebung dan sungai tersebut berada, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat     :  1.   Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.      Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4433);

3.      Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4844);

 

4.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor  4Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor  9Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor  9).

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATACARA PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2.      Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3.      Bupati  adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

4.      Wilayah Perkotaan adalah kelurahan-kelurahan yang terdapat di ibukota kabupaten dan / atau desa yang menjadi ibukota kecamatan;

5.      Wilayah Pedesaan adalah desa yang bukan merupakan ibukota kecamatan;

6.      Desa adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7.      Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB  II

TATACARA PENETAPAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

YANG DILELANG DAN TIDAK DILELANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1)         Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan bersama anggota Panitia dan Kepala Desa menginventarisasi lebak lebung dan sungai yang dilelang dan tidak dilelang dalam wilayah kecamatannya sesuai kriteria yang ditetapkan;

(2)         Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Lebak Lebung dan Sungai Yang Dilelang

Pasal 3

(1)   Tatacara penetapan lebak lebung dan sungai yang  dilelang adalah sesuai kriteria sebagai berikut :

a.      Jauh dari pemukiman penduduk dengan jarak :

1.      lebih dari 1000 meter untuk wilayah perkotaan,

2.      lebih dari 500 meter untuk wilayah pedesaan, atau

b.      Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di objek tersebut kurang dari 35 KK, dan atau

c.      Lebung alam yang terletak di luar sawah atau huma penduduk dengan luas lebih dari 100 m2; dan atau

d.      Bukan merupakan sungai utama atau batanghari; dan atau

e.      Anak sungai atau arisan yang bukan merupakan jalur lalu lintas masyarakat ke / dari pemukiman mereka atau

f.        Anak sungai atau arisan yang bukan merupakan jalur lalu lintas masyarakat ke / kembali dari sawah / huma mereka;

(2)   Nama-nama lebak lebung dan sungai yang dilelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)         Lebak lebung dan sungai yang dilelang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008;

(2)         Camat mengusulkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lebak lebung dan sungai yang akan dilelang dalam wilayah kerjanya;

(3)         Dalam mengusulkan lebak lebung dan sungai yang dilelang, Camat dapat memecah lebak lebung dan sungai yang sudah ada menjadi bebarapa bagian objek lebak lebung dan sungai yang berdiri sendiri, sesuai kriteria yang ditetapkan Peraturan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini;

(4)         Pemecahan objek lebak lebung dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terutama dapat dilakukan terhadap objek lelang berupa batanghari dan lebak kumpai di kanan-kirinya beserta anak-anak sungainya menjadi 1 (satu), 2 (dua) atau lebih objek lelang baru, misalnya:

a.      Batanghari atau sungai “X” yang tidak dilelang; dan

b.      Lebak kumpai di kiri mudik sungai “X”, dengan batas titik “a” di sebelah ulu, titik “b” di sebelah ilir sampai titik “c” di pematang/talang “d” dan;

c.      Lebak kumpai di kanan mudik sungai “X” dengan batas titik “p” di sebelah ulu, titik “q” di sebelah ilir sampai titik “r” di pematang/talang “s”;

d.      Nama lebak atau lebung, atau anak sungai lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Lebak Lebung dan Sungai Yang Tidak  Dilelang

Pasal 5

(1)         Tatacara penentuan lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang adalah sesuai kriteria sebagai berikut :

a.      berada di daerah pemukiman penduduk dengan jarak :

–          kurang dari 1000 meter untuk wilayah perkotaan,

–          kurang dari 500 meter untuk wilayah pedesaan, atau

b.      jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di objek tersebut lebih atau sama dengan 35 KK, dimana lokasi tersebut benar sebagai tempat bermukim tetap (domisili) dan bukan bagan/tempat/pondok penjagaan usaha sementara yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga; dan atau

c.      merupakan sungai utama atau batanghari; dan atau

d.       anak sungai atau arisan yang merupakan jalur lalu lintas masyarakat ke / dari pemukiman masyarakat atau;

e.        anak sungai atau arisan yang merupakan jalur lalu lintas ke / kembali dari sawah / huma masyarakat;

f.     merupakan zona inti dan zona penyangga suaka perikanan (reservaat) atau suaka produksi ikan; dan atau

g.      lebung dan sungai buatan yang terletak di dalam persil tanah yang telah menjadi hak milik seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan;.

(2)         Sungai Utama atau Batanghari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sungai-sungai sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini;

(3)         Kecuali sungai-sungai yang tercantum dalam daftar lampiran 1 Peraturan Bupati ini, Camat dapat mengusulkan sungai lain sebagai sungai utama atau batanghari yang ada dalam wilayah kerjanya;

(4)         Sungai utama atau batanghari sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Keempat

Tatacara Pemberian Izin Lebung Buatan

Pasal 6

(1)         Setiap orang yang akan membuat lebung buatan di areal lebak lebung dan sungai yang dilelang wajib mengajukan izin pembuatan lebung buatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan,

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP) yang masih berlaku,

c. Akta Tanah atau surat kepemilikan tanah,

d. Sket lokasi lebung buatan;

(2)         Permohonan yang memenuhi syarat administrasi, dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas teknis Dinas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

(3)         Pembuatan lebung buatan dilarang mengganggu lalu lintas masyarakat;

(4)         Lebung buatan yang memenuhi syarat teknis dari hasil pemeriksaan lapangan, diterbitkan Surat Izin Lebung Buatan;

(5)         Surat izin lebung buatan berlaku selama lebung tersebut masih berfungsi dengan kewajiban meregistrasi ulang setiap tahun;

(6)         Waktu registrasi ulang  selambat-lambatnya akhir bulan Oktober setiap tahunnya;

(7)         Surat izin lebung buatan yang tidak diregistrasi selama tiga tahun, dinyatakan tidak berlaku dan lebung buatan tersebut disamakan dengan lebung alam;

(8)         Biaya yang timbul untuk keperluan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon;

(9)         Lebung buatan yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dan belum memilki izin lebung buatan, wajib mengajukan izin lebung buatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditambah surat keterangan Kepala Desa dimana lebung buatan tersebut terletak;

(10)    Sumberdaya ikan yang ada dalam lebung buatan menjadi hak pemilik lebung buatan, jika batas (tebing) lebung telah terlihat sesuai ukuran dalam surat izin.

Pasal 7

Setiap lebung buatan yang telah mempunyai izin dan telah diregistrasi ulang, setiap tahun lelang disebutkan dalam batas objek lelang dimana lebung buatan tersebut terletak.

BAB III

TATACARA PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

YANG DILELANG DAN TIDAK DILELANG

Bagian Kesatu

Lebak Lebung dan Sungai Yang Dilelang

Pasal  8

(1)   Penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai yang dilelang menjadi hak pemenang lelang atau pengemin beserta anak buah bekarangnya, kecuali di lebung buatan yang telah mempunyai Surat Izin Lebung Buatan dan disebutkan dalam batan objek lelang;

(2)   Setiap orang selain pengemin dan anak buah bekarangnya dilarang menangkap ikan di lebak lebung dan sungai yang telah menjadi hak pengemin, kecuali setelah mendapat izin dari pengemin;

(3)   Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

 

Pasal 9

Dalam pengelolaan lebak lebung dan sungai, pengemin dan anak buah bekarangnya dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat atau cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lebak Lebung dan Sungai Yang Tidak  Dilelang

Pasal 10

(1)   Pemerintah Desa harus menerbitkan Peraturan Desa dalam mengelola lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang dalam wilayah desanya dengan berpedoman ke Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati  ini ;

 

(2)   Desa yang belum menerbitkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai, wajib mempedomani Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati.

 

 

Pasal 11

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mengatur mengenai :

 

1.      tata cara pengelolaan dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati ini ;

2.      tata cara pemanfaatan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di lebak lebung dan sungai sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati ini ;

3.      upaya pelestarian sumberdaya ikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kelestarian sumberdaya ikan ;

4.      pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5.      sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam lebak lebung dan sungai dalam wilayah desanya ;

Pasal  12

(1)   Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang wajib mencatatkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa dimana lebak lebung dan sungai tersebut terletak;

(2)   Tata cara pencatatan kegiatan penangkapan ikan sebagai berikut:

a.      Anggota masyarakat atau nelayan mencatatkan dirinya kepada Pemerintah Desa sebagai nelayan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu lebak/lebung/sungai, dengan mengisi formulir Pendaftaran sebagaimana contoh dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini;

b.      Untuk anggota masyarakat atau nelayan yang telah mengisi formulir Pendaftaran, Pemerintahan Desa menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak Lebung dan Sungai sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 Peraturan Bupati ini;

(3)   Pemerintah Desa melaporkan rekapitulasi nelayan yang telah tercatat kepada Camat setempat dengan menggunakan formulir Pendaftaran sebagaimana contoh dalam Lampiran 4 Peraturan Bupati ini;

(4)   Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

 

Pasal 13

(1)   Terhadap lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang tidak diperkenankan adanya pungutan uang oleh siapapun juga, kecuali biaya administrasi penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak Lebung dan Sungai oleh Pemerintahan Desa yang besarnya telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

 

(2)   Sebelum diterbitkannya Peraturan Desa, besarnya biaya administrasi penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak Lebung dan Sungai sama dengan biaya administrasi penerbitan surat-surat keterangan lainnya yang berlaku di Desa tersebut;

 

(3)   Biaya administrasi penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak Lebung dan Sungai merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal  14

(1)   Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan untuk tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan di leabak lebung dan sungai secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;

(2)   Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dilakukan antara lain dengan :

1.      Pengaturan alat penangkapan ikan;

2.      Pengaturan jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;

3.      Pengaturan musim atau waktu tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan

4.      Suaka perikanan (Reservaat) atau Suaka Produksi Ikan;

5.      Pengawasan.

(3) Jenis alat penangkapan ikan yang boleh dipergunakan untuk usaha penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang adalah alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan selektif, antara lain:

a.      Jala,

b.      Jaring insang,

c.      Pengilar (bambu/rotan/kawat),

d.      Bubu,

e.      Seruo,

f.        Tajur,

g.      Pancing tunggal,

h.     Pancing Rawai,

i.        Tangkul / anco;

(4) Di batanghari / sungai / arisan dilarang menggunakan empang yang memotong seluruh badan sungai;

(5) Setiap orang dalam wilayah Daerah dilarang menangkap, mengangkut dan memperdagangkan anakan ikan sebagai berikut :

1.      Gabus  atau ruan (Ophiocephalus striatus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;

2.      Toman (Ophiocephalus micropeltes [CV]) dengan ukuran panjang total kurang dari 20 cm;

3.      Serandang (Ophiocephalus pleurophthalmus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 cm;

4.      Bujuk (Ophiocephalus melanopterus [Blk]) dengan ukuran panjang total kurang dari 10 cm;

5.      Jalai (Ophiocephalus maruloides [Blk]) dengan ukuran panjang total 10 cm;

6.      Serko (Ophiocephalus bankenensis [Blk]) dengan ukuran kurang dari 10 cm;

7.      Tambakan atau tembakang atau sapil (Helostoma temmincki [CV]) dengan ukuran pannjang total kurang dari 2,5 cm;

8.      Sepat siam atau sepat laut (Trichogaster pectoralis [Regan]) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 cm

Pasal 15

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 14 adalah untuk keperluan riset dan atau ilmu pengetahuan dan atau rehabilitasi sumberdaya ikan di suatu tempat dan atau pengkayaan stok ikan yang dilakukan oleh Lembaga Riset atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq Kepala Dinas dan atau yang dilakukan oleh Pemerintah atau Rekanan Pemerintah melalui kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat

Penutupan Musim dan Daerah Penangkapan Ikan

Pasal 16

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan pada waktu pemijahan ikan  di daerah (areal) pemijahan ikan (lokasi ikan ngempas) di lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang.

Bagian Kelima

Suaka Perikanan

Pasal 17

Suaka perikanan terdiri dari :

1.      Suaka perikanan (Reservaat) adalah suaka perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) zonasi, yaitu :

a.      Zona inti adalah bagian dari perairan suaka yang dilarang melakukan aktivitas baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnnya yang dapat mengganggu habitat ikan,

b.      Zona penyangga adalah bagian dari perairan suaka atau daratan yang mengelilingi zona inti, di zona ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan, namun dapat dilakukan kegiatan pembudidayaan,

c.      Zona usaha adalah bagian dari perairan suaka yang dapat dilakukan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pembudidayaan;

2.      Suaka produksi ikan disebut juga lebung larangan atau lubuk larangan adalah suatu daerah perairan dengan batas-batas yang jelas, dikelola dengan peraturan teknis tertentu yang dimaksudkan untuk melestarikan atau meningkatkan stok ikan yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi.

Pasal 18

(1) Pengelolaan suaka perikanan dapat dilakukan melalui :

a.       Pengelolaan adaptif adalah kegiatan pengelolaan yang disesuaikan atau diintegrasikan dengan karakteristik perairan yang dikelola maupun dengan keadaan masyarakat setempat sebagai pelaku perikanan atau pemanfaat sumberdaya ikan; dan atau

b.      Pengelolaan bersama adalah suatu pengelolaan kemitraan yang berbasis pada kemampuan dan minat pelaku perikanan setempat dan yang dilengkapi atau dibantu dengan kemampuan pihak pemerintah daerah;

(2) Pembinaan dan pengelolaan suaka perikanan berada pada Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dibantu oleh Camat secara adminstratif;

 

Pasal 19

Alat penangkapan ikan yang boleh digunakan untuk usaha penangkapan ikan di zona usaha suaka perikanan (reservaat) hanya ;

1.      Tajur;

2.      Pancing tunggal;

3.      Jala;

4.      Tangkul (anco);

5.      Jaring insang, dan

6.      Pengilar.

Pasal 20

(1)   Dalam suaka perikanan dilarang :

a.      melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya;

b.      melakukan penangkapan ikan dengan :

1)           menggunakan empang dan atau arad,

2)           mengesar,

3)           alat, bahan dan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

(2)   Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) adalah untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh lembaga riset dan atau ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Bupati cq Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 21

(1)   Untuk menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan perairan lebak lebung dan sungai yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang dapat merusak kelestarian sumberdaaya ikan di lebak lebung dan sungai;

(2)   Bupati melakukan pengawasan dan secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terintegrasi dan berjenjang.

 

Bagian Ketujuh

Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya ikan

Di Tingkat desa

Pasal  22

(1)   Untuk menjaga keberlanjutan usaha penangkapan ikan oleh masyarakat di lebak lebung dan sungai Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan kelestarian sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam wilayah desanya sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan;

(2)   Pembinaan kelestarian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antar desa, apabila suatu kawasan perairan lebak lebung dan sungai meliputi 1(satu) atau lebih desa;

(3)   Upaya perlindungaan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati ini;

(4)   Sebelum adanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Bupati ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan.

Pasal  23

Peraturan Dasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  22 ayat (3), wajib mengatur

 

1.      Upaya pelestarian sumberdaya ikan yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

 

a.      larangan menangkap ikan yang akan dan/atau sedang bertelur (ngempasan)

b.      melindungi daerah/tempat-tempat pemijahan (pengempasan) ikan pada saat musim ikan ngempas (memijah)

c.      larangan penangkapan anakan ikan;

d.      menetapkan lebung/sungai larangan sebagai sumber bibit/induk ikan selain suaka perikanan (reservaat) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

e.      larangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah;

f.        upaya-upaya pelestarian lainnya sesuai kekhususan/keunikan sumberdaya ikan dalam wilayah desanya.

 

2. Pembinaan dan Pengawasan, mengatur:

 

a.      upaya-upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan POKMASWAS

b.      upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dalam wilayah desanya;

 

3. Pemberian Sanksi mengenai :

 

a.      jenis sanksi terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan pemanfaatan lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang oleh masyarakat dalam wilayah desanya

b.      jenis sanksi terhadap orang yang sama diatur secara bertingkat (pelanggaran kedua lebih besar/berat dari pelanggaran pertama dan pelanggaran ketiga lebih besar/berat dari pelanggaran kedua);

c.      orang yang sama sudah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.      jenis sanksi sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat diberikan berupa denda dan/atau penggantian pemulihan kerusakan sumberdaya alam.

Pasal 24

Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi kepada pengemin dan/atau anak buah bekarangnya yang melanggar ketentuan Pasal 23 angka 1 huruf e, dengan menyebutkan dalam Peraturan Desa bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap orang dalam wilayah desa (baik di lebak lebung yang tidak dilelang maupun yang dilelang).

BAB V

TATACARA LELANG

Pasal  25

(1)   Lelang lebak, lebung dan sungai dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang Kecamatan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang dan telah diumumkan kepada khalayak ramai pada hari yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang;

(2)   Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

(3)   Penawaran Lelang dilakukan oleh Juru Lelang yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kecamatan untuk tingkat Kecamatan dan Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten untuk tingkat Kabupaten;

(4)   Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik;

(5)   Panitia Pelaksana Lelang tidak menerima penawaran tertulis;

(6)   Harga dasar yang ditawarkan oleh juru lelang adalah harga standar lelang lebak lebung dan sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(7)   Apabila lelang tidak selesai pada hari yang telah ditentukan yang disebabkan oleh sesuatu permasalahan, maka lelang dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan membuat Berita Acara Khusus yang menyebutkan penyebab lelang tidak selesai;

(8)   Pelaksanaan lelang ditiap kecamatan diawasi oleh Petugas Pengawas Lelang yang Ditunjuk oleh Penanggung Jawab Lelang dan diusulkan oleh Panitia Pengawas Lelang.

 

Pasal 26

Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Lelang harus bertindak secara objektif dan tidak memihak.

Pasal 27

(1)         Terhadap lebak lebung dan sungai yang tidak laku dalam pelaksanaan lelang di tingkat kecamatan, dilakukan lelang umum kedua di Ibukota Kabupaten oleh Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten;

(2)         Panitia Lelang Tingkat Kabupaten menentukan hari dan tanggal pelaksanaan lelang umum kedua dan mengumumkannya secara luas kepada calon pengemin melalui Camat dan / atau papan pengumuman lainnya;

(3)         Penawaran Lelang dilakukan oleh Juru Lelang;

(4)         Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik;

(5)         Panitia Pelaksana Lelang tidak menerima penawaran tertulis;

(6)         Harga dasar yang ditawarkan oleh juru lelang adalah harga standar lelang lebak lebung dan sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(7)         Apabila lelang tidak selesai pada hari yang telah ditentukan yang disebabkan oleh sesuatu permasalahan, maka lelang dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan membuat Berita Acara Khusus yang menyebutkan penyebab lelang tidak selesai;

(8)         Pelaksanaan lelang umum kedua diawasi oleh Panitia Pengawas Lelang.

BAB  VI

PENGGUNAAN HASIL LELANG

Pasal 28

(1)         Pembagian hasil lelang lebak lebung dan sungai sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) adalah merupakan penerimaan Pemerintah Desa untuk Kas Desa dalam Kecamatan yang mempunyai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008;

(2)         Pendapatan Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk Belanja Pembangunan Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran berikutnya;

(3)         Besarnya alokasi Pendapatan Kas Desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 

 

Ditetapkan      di      Kayuagung

pada tanggal  25 Nopember 2008.

 

BUPATI  OGAN  KOMERING  ILIR,

CAP/DTT

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 26 Nopember 2008.

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR,

 

 

CAP/DTT

 

Drs. H.M. AMIN JALALEN.

 

Catatan :

1.      Perbup ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dicabut dan dinyatakan tidal berlakunya Perda Kabupaten OKI Nomor 9 Tahun 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 :  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    :  44 Tahun 2008.

Tanggal  :  25 Nopember 2008.

DAFTAR : Sungai Utama atau Batanghari dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. NAMA SUNGAI KECAMATAN YANG DILEWATI KETERANGAN
1. Sungai Komering Tanjung Lubuk, Kota Kayuagung, Sirah Pulau Padang dan Jejawi.  
2. Sungai Padang Sirah Pulau Padang, Pampangan  
3. Sungai Lempuing Lempuing, Lempuing Jaya, Pedamaran Disebut juga : Batanghari (Bth)Binjai Ulu, Bth Binjai Ilir, Bth Lubuk Lampam Bth Saranglang Buntu, Bth Saranglang Pakuaji, Bth Sipen, Sungai Pemurangan, Bth Lubuk Kemudi, Bth Danau Tigo, Bth Dedap, Sungai Belanti, Sungai Aur, Sungai Laut Sekampung dan Sungai Ilir Dusun.
4. Sungai Mesuji Mesuji Makmur, Mesuji dan Sungai Menang Disebut juga : Bth Mesuji.
5 Batanghari Pampangan Pampangan  
6. Sungai Baung Jejawi dan Pampangan.  
7. Sungai Baung Air Sugihan  
8. Sungai Batang Air Sugihan Disebut juga : Petak I, Petak II, Petak III, Petak IV, Petak V dan Petak VI Sungai Batang.
9. Air Sugihan Air Sugihan  
10. Sungai Lumpur Pangkalan Lampam, Tulung Selapan dan Cengal Disebut juga : Lebak Sungai Lumpur (Bagian Marga Pangkalan Lampam, Sungai Lumpur : Ulak Bengkal s.d. S.Kemang, S.Kemang s.d. Tanah Abang, Tanah abang s.d. S.Kakap/ S.Waru, Sungai Baku Rongkop s.d. S.Burung, Petak I, Petak II, Petak III, Petak V, Petak VI, Petak VII dan Petak VIII Sungai Lumpur.
11. Sungai Lais Tulung Selapan dan Cengal  
12. Sungai Pedada Tulung Selapan Disebut juga : Petak 1, Petak 2 dan Petak 3 Sungai Pedada.

 

13. Sungai Kuala 12 Tulung Selapan Disebut juga : Petak 1, Petak 2 dan Petak 3 Sungai Kuala 12.
14. Sungai Lebung Hitam Tulung Selapan Disebut juga : Petak 1, Petak 2, Petak 3, Petak 4 dan Petak 5 Sungai Lebung Hitam.
15. Sungai Jeruju Cengal Disebut juga : Petak I, Petak II, Petak III dan Petak IV Sungai Jeruju.
16. Sungai Pasir Cengal Disebut juga : Petak I dan Petak II Sungai Pasir.
17. Sungai Somor Cengal  
18. Sungai Sondan Cengal dan Sungai Menang. Disebut juga : Petak I dan Petak II Sungai Sondan.
19 Sungai Tanjung Pasir Sungai Menang  
20. Sungai Sibur Sungai Menang Disebut juga : Sungai Sibur Besar
21. Sungai Pinang Sungai Menang Disebut juga : Sungai Pinang Besar
       

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    :  44 Tahun 2008.

Tanggal  :  25 Nopember 2008.

 

Contoh Formulir Pendaftaran Pencatatan Penangkapan Ikan

Di Lebak Lebung dan Sungai

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Desa ……………………………..

Kecamatan ……………………………………………….

di –

……………………………………..

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibwah ini :

Nama                        : …………………………………………………………….

Tempat/tgl. lahir        : ……………………………………………………………

Nomor KTP               : …………………………………………………………..

Kebangsaan              : …………………………………………………………..

Agama                       : ………………………………………………………….

Pekerjaan                  : ………………………………………………………….

Alamat                       :   RT. …     RW. …  No. … usun / LK ……………..

Desa /Kelurahan ……………………

 

Dengan ini mencatatkan kegiatan usaha penangkapan ikan saya di Lebak/Lebung/Sungai …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Dalam melakukan usaha penangkapan ikan tersebut saya akan mematuhi seluruh peraturan perudang-undangan yang berlaku.

 

Demikian pendaftarab ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

 

 

 

 

(………………………………)

LAMPIRAN 3:  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    :              Tahun 2008.

Tanggal  :                       2008.

 

Contoh Formulir Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan

Di Lebak Lebung dan Sungai

 

PEMERINTAH  KABUPATEN  OGAN  KOMERING  ILIR

 

KECAMATAN ………………………………………………………

DESA …………………………………………….

 

Alamat : ………………………………………………………………

 

 

 

SURAT KETERANGAN PENCATATAN

PENANGKAPAN IKAN DI LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

 

NOMOR  :  503/           /             /  20…

 

 

1.             Yang bertanda tangan di bawah ini  :

a.  Nama          :

b.  Jabatan       :

dengan ini menerangkan bahwa :

a.  Nama                        :

b.  Tempat/tgl. lahir        :

c.  Nomor KTP              :

d.  Kebangsaan              :

e.  Agama                      :

f.  Pekerjaan                  :

g.  Alamat                      :   RT. …     RW. …  No. …

Dusun / LK ……………..

Desa ……………………..

Maksud                    :   bahwa yang bersangkutan telah tercatat di pemerintah Desa ………….  Kecamatan …………….. sebagai nelayan penangkap ikan di Lebak/Lebung/Sungai *) ………………. TMT 1 Januari 20…. S.d. 31 Desember 20…

 

2.             Berhubung maksud tersebut, yang bersangkutan dalam melakukan penangkapan ikan DILARANG :

(a)   menggunakan alat penangkap ikan menetap seperti empang dan sejenisnya yang memotong seluruh badan (alur) sungai/arisan

(b)   menggunakan alat, bahan atau cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti setrum/kontek, racun (putas/tuba) dan lain-lain.

 

3.             Demikian Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan  ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

 

 

…………………., ………………….. 20…..

 

Kepala Desa ……………………………….

 

 

 

 

 

*). Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN 3:  PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Nomor    :  44  Tahun 2008.

Tanggal  :  25 Nopember 2008.

 

REKAPITULASI

SURAT KETERANGAN PENCATATAN PENANGKAPAN IKAN

DI LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI

DESA : …………………………………………….

No. Nama Nelayan Alamat No. Pdf-2 Nama lebak/  lebung/sungai Ket.

…………………….,…………………….. 20….

 

……………………………………………………

 

 

 

(………………………..

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Lelang Lebak Lebung, Marga, Palembang Darussalam, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

2 Balasan ke Perbup OKI Nomor 44 Tahun 2008

  1. Wikiapbn berkata:

    Nggak salah? Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 itu perubahan KEDUA atas UU No. 32 tahun 2004, BUKAN KETIGA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s