Perda Kabupaten OKI Nomor 28 Tahun 1987

SALINAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 1988  NOMOR 1 Seri C

 

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

NOMOR   : 28  TAHUN   1987

TENTANG

LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang          :   a.     bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal  5 Nopember 1982 Nomor 705/Kpts/II/1982 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung  kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1978  tentang Mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Lelang Lebak Lebung berarti tidak berlaku lagi.

b.       bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor 3 Tahun 1983 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya, sehingga Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8/Perdass/1973/1974 dan Nomor 6 Tahun 1978 tentang Lelang Lebak Lebung juga tidak berlaku.

c.        Bahwa sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Sumatera Selatan dan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di atas dan Surat Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 20 Pebruari 1984 Nomor 143/000959/II perihal Pengaturan Lebung buatan/waris dan umum, maka untuk tidak menimbulkan kesenjangan dalam pengaturan pengeambilan/pemanfaatan produksi ikan di perairan Lebak Lebung Umum dan Lebung Buatan/Lebung Waris telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1984 tentang Lelang Lebak Lebung.

c.        bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1984 tentang Lelang Lebak Lebung dimaksud dalam pelaksanaannya dirasa belum dapat mengatur secara keseluruhan dan lengkap, maka dipandang perlu untuk diadakan penyempurnaan maupun pengaturan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sosial Daerah.

 

Mengingat             :   1.     Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2.       Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

3.       Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4.       Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5.       Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.       Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

9.       Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.Pw 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

10.    Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.Pw 07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

11.    Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.014.Pw 07.03 Tahun 1983 tentang tambahan  Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

12.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 1984 tentang Izin Usaha Perikanan.

 

Dengan  Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Iliir

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan         :   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tentag Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.       Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering    Ilir.

b.       Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

c.        Sekretaris Wilayah Daerah adalah Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

d.       Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

e.        Lebak Lebung adalah suatu areal yang terdiri dari lebak, lebung  dan sungai yang secara  alami pada musim air dalam tempat berkembangnya ikan  dan pada saat air surut tempat orang mengerjakan sawah atau untuk keperluan lainnya.

f.         Lebung/Sungai Warisan adalah lebung/sungai yang dibuat oleh leluhur pewaris di atas tanah miliknya yang termasuk areal lebak lebung pada masa Pemerintahan Marga terdahulu.

g.        Panitia Lelang adalah suatu bentuk organisasi Lelang Lebak, Lebung yang terdiri dari unsur penanggung jawab, Pelaksanan.

h.       Penanggungjawab Lelang  adalah Pejabat yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam, dalam pelaksanaan lelang.

i.         Pengawas Lelang adalah Pejabat yang bertindak  selaku Pengawas atas pelaksanaan lelang baik sebelum dan sesudah lelang.

j.         Pelaksana Lelang adalah Petugas yang melaksanakan lelang, berdasarkan instruksi dan petunjuk dari penanggung jawab lelang.

k.       Peserta Lelang adalah orang atau badang hukum yang telah terdaftar pada panitia lelang dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l.         Penawar Lelang adalah peserta lelang yang terdaftar pada Panitia Lelang.

m.     Pengemin Lelang adalah Penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertingi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang.

n.       Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

o.       Areal pantai adalah areal mulai dari tebing atau pepohonan sampai laut.

p.       Tanah nyurung adalah areal dataran rendah yang terdapat pada aliran sungai yang apabila musim air naik akan tenggelan dan apabila musin air surut akan timbul.

BAB  II

OBJEK DAN TATA CARA LELANG

Pasal  2

 

Objek pelelangan adalah ikan, udang dan sejenisnya atau hasil perairan lainnya termasuk tanah nyurung yang terdapat dalam areal Lelang Lebak Lebung.

Pasal  3

1.       Lelang lebak lebung harus dilakukan oleh Panitia Lelang.

2.       Lelang dilakukan secara langsung dimuka umum dengan sistim penawaran harga naik-naik dan tidak menerima penawaran tertulis.

3.       Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh Panitia Lelang melalui Surat Pengumuman resmi kepada khalayak ramai.

4.       Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal  4

1.       Untuk kepentingan Negara, Daerah/Pemerintah yang sangat urgrnt dapat diberukan prioritas kepada Instansi, Lembaga atau Badang untuk mengelola bagian tertentu dari areal lebak lebung.

2.       Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu, baik secara cuma-cuma maupun dengan jumlah pembayaran.

3.       Prioritas dapat dibatalkan secara sepihak oleh Bupati Kepala Daerah apabila dipergunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan/kekayaan pribadi.

4.       Pembayaran sebagaimana dimaksud  ayat (2) Pasal ini dalam terjadinya pembatalan pemberian prioritas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal  5

1.        Peserta Lelang harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran kepada panitia lelang.

2.        Harga pertama ditetapkan oleh Panitia Lelang.

3.        Penawar tetinggi hatus membayar kontan harga lelang dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada hari itu juga kepada panitia lelang dengan menerima Kwitansi sebagai bukti pembayaran serta menanda tangani surat perjanjian lelang yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang.

4.        Bila penawar tertinggi tidak dapat membayar kontan pada waktu itu  lelang lebak lebung jatuh pada penawar   kedua dan apabila penawar  kedua tidak dapat membayar lunas pada saat itu, maka lelang lebak lebung tersebut ditarik kembali oleh Panitian Lelang.

5.        Kepada penawar yang tidak dapat membayar biaya tenawaran yang diberikan dikenakan selisih jumlah dari harga penawaran sebelumnya.

BAB  III

PANITIA LELANG DAN PENGAWAS LELANG

Pasal  6

Panitia  Lelang terdiri dari :

1.    Penanggung jawab Lelang adalah Bupati Kepala Daerah.

2.     Pelaksana Lelang adalah  :

a. Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan sebagai Ketua Lelang.

b. Sekretaris Kecamatan atau yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Sekretaris.

c. Kepala Desa yang bersangkutan sebagai anggota

d. Beberapa orang anggota pembantu sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk oleh Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan.

 

 

Pasal 7

Pengawas Lelang                 :

a. Ketua                                : Sekretaris Wilayah Daerah.

b. Wakil Ketua                     : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

c. Sekretaris                          : Kepala sub Bagian Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

d. Anggota-anggota            : 1.  Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

2.  Kepala Bagian Hukum Sekretarian Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

3.  Kepala Bagian Keuangan Sekretarian Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

4. Kapala Bagian Perekonomian Sekretarian Wilayah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

Pasal  8

1.    Kewajiban Panitia Lelang :

a.       Menyusun Daftar lokasi lebak lebung, termasuk sungai, kuala , danau, sungai/lebung warisan dan tanah nyurung.

b.       Mengadakan Pengumuman Lelang  kepada masyarakat luas sekurang-kurangnya 14 hari sebelum lelang dilaksanakan.

c.        Menetapkan waktu dan tempat lelang.

d.       Memeriksa dan meneliti syarat-syarat peserta lelang.

e.        Menyelenggarakan lelang sampai selesai.

f.        Membuat Berita Acara dan perhitungan hasil untuk disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

g.        Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Penanggung  Jjawab.

h.       Mengatasi permasalahan yang timbul baik pada waktu pelekasanaan lelang maupun sesudah lelang.

 

2.    Kewajiban Pengawas Lelang :

a. Mengawasi pelaksanaan lelang dan melaksanakan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau keresahan.

b. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan lelang dan sesudah lelang.

 

Pasal  9

1.       Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada Pasal 6 angka 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dilarang menjadi peserta lelang.

2.       Syarat-syarat peserta lelang antara lain :

a.       Terdaftar pada panitia lelang.

b.       Berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c.        Dapat  menunjukkan  bukti berupa  Kartu  Tanda  Penduduk.

 

BAB  IV

KEWAJIBAN BAGI PENGEMIN

Pasal  10

Pengemin lelang wajib mentaati segala peraturan/ketentuan dan surat perjanjian seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini antara lain :

1.       Melaporkan kegiatan dan hasil usaha lelang dengan mengisi foermulir yang disediakan oleh Panitia Lelang dan diwajibkan mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan.

2.       Menjaga kebersihan dan  kelestarian lingkungan perairan.

3.       Melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah cq. Dinas Perikanan.

4.       Pada masa akhir lelang yang telah ditentukan pengemin harus mengembalikan perairan yang diusahakan pada keadaan semula.

5.       Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja nelayan dari Desa yang bersangkutan.

 

Pasal 11

Pengemin Lelang dilarang :

1.       Mengemin dan mengerjakan lebih dari 3 (tiga) lokasi lelang.

2.       Mengambil/menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak, racun, stroom listrik dan cara lain yang dilarang oleh Pemerintah/Peraturan Perundang-undangan.

3.       Menghambat kelancaran dan membahayakan lalu lintas di perairan.

4.       Merugikan petani pada waktu mengolah sawah, yang sawahnya termasuk daerah lebak lebung yang dilelangkan.

5.       Menyerahkan lebak lebung pada pihak ketiga ataupun pihak lain dengan maksud dijual/dikelala sendiri.

 

BAB  V

PERLINDUNGAN HAK PENGEMIN

Pasal  12

1.       Lebak Lebung yang telah dilelang hasilnya boleh diambil yang berhak yaitu pengemin.

2.       Setiap orang dilarang menangkap, memancing, mengambil ikan, udang sejenisnya dari pengemin, kecuali untuk keperluan makan yang wajar bagi pemilik sawah, yang sawahnya termasuk areal lebak lebung dilelangkan.

 

BAB  VI

PERLINDUNGAN HAK   BAGI  PEMILIK  SAWAH

Pasal  13

Pengemin dalam mengelola lebak lebung tidak boleh merusak padi yang telah ditanam oleh pemilik sawah.

Pasal  14

Apabila ikan dalam lebung belum diambil oleh pengemin, sedangkan sekitarnya telah ditanami padi oleh pemilik sawah, maka untuk tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak, hendaklah diadakan musyawarah.

 

Pasal 15

Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dengan berbagai pertimbangan dapat menetapkan salah satu dari mereka yang menjadi pengelolanya.

Pasal 16

Dalam hal pemilik sawah atau pengemin yang ditetapkan menjadi pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, maka ia berkewajiban membayar ganti kerugian sebesar 45 % dari hasil ikan yang ada kepada salah satunya.

BAB  VII

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal  17

1.  Hasil lelang lebak lebung setelah dikurangi 1 % ( satu persen ) untuk pelaksanaan lelang selanjutnya dipergunakan :

a.   Bagi Lelang Lebak Lebung Umum/Sungai  :

1.       2 % untuk Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan selaku Ketua pelaksana dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % untuk Kepala Desa yang bersangkutan.

3.       60 % untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

4.       10 % untuk perangkat desa dan lembaga mesyarakat desa.

5.       25 % disetor ke Kas Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam APBD sebagai penerimaan pembangunan.

b.     Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai Waris

1.       2 % untuk Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan selaku Ketua pelaksana dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % untuk Kepala Desa yang bersangkutan.

3.       35 % untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

4.       10 % untuk perangkat desa dan lembaga mesyarakat desa.

5.       15 % disetor ke Kas Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam APBD sebagai penerimaan pembangunan.

6.       35 % (tiga puluh lima persen) untuk ahli waris.

(2)     Dari pembagian untuk Kas Pemerintah Daerah seperti tersebut pada Ayat (1) sub. a  angka 5 dan sub b  angka  5 disisihkan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) untuk biaya operasional penanggung jawab dan biaya operasional pengawas serta biaya pembinaan Dinas Perikanan yang pelaksanaannya diatur  oleh Bupati Kepala Daerah.

 

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  18

(1)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentua  Pokok Pengelolaan Lingkunga Hidup.

(2)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a,c,d dan Pasal 11 huruf a,c,d dan e dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamaanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(3)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan ketentuan pidana umum.

(4)     Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

(5)     Semua barang/benda sebagai alat yang digunakaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk dijadikan barang bukti dan dimusnahkan.

BAB  IX

PENYIDIK

Pasal  19

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkataannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

 

BAB  XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1)     Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada tanah/sawahnya yang termasuk areal lebak lebung yang dilelangkan.

(2)     Lebung buatan yang sudah mendapat izin hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan pemilik izin lebung buatan setiap awal tahun yang sedang berjalan harus melaporkan izinnya kembali dengan memenuhi semua persyaraatan yang berlaku..

(3)     Lebung buatan yang sudah mendapat izin yang luasnya lebih dari 10 m2 sisanya dikenakan biaya adminsitrasi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M3, kecuali pembuatan lebung buatan untuk kepentingan Proyek Pemerintah  di bidang perikanan/perairan irigasi, dibebaskan dari biaya administrasi tersebut.

(4)     Bagi pemilik izin lebung buatan yang memiliki lebih dari satu lebung buatan dimana luasnya masing-masing lebung buatan tersebut sampai 10 M2, maka untuk lebung buatan kedua dan selebihnya dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5)     Dari hasil pungutan biaya administrasi  terhadap lebung buatan dipergunakan :

a. 2 % untuk Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan.

b. 3 % untuk Kepala Desa.

c.  60 %  untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang akan dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

d. 10 %  untuk perangkat Desa dan Lembaga Masyarakat Desa.

e.  25 % untuk disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah yang dicantumkan dalam APBD sebagai penerimaan pembangunan.

Pasal 21

Lebung/Sungai Warisan untuk kepemilikan dan pewarisannya harus disyahkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung setelah melalui proses pemeriksaan di depan persidangan dengan penelitian surat menyurat saksi-saksi dan keterangan lainnya.

Pasal  22

Areal pantai/pesisir laut tidaak diperkenankan untuk dilelangkan.

Pasal 23

Terhadap lebak lebung yang belum terjual pada kesempatan lelang pertama dapat diadakan lelang kedua dengan mempedomani Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

BAB  XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1)     Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

(2)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 30 Agustus 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Lelang Lebak Lebung dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 22 Januari 1987 Nomor 23 Tahun 1987 tentang Lelang Lebak Lebung serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat  mengetahuinya,, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

 

Palembang,  24 Oktober 1987

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                  BUPATI  KEPALA DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II OGAN

OGAN KOMERING ILIR KOMERING  ILIR,

KETUA,

Cap/Dto                                                                                              Cap/Dto

ABDUL RASYID RAIS.                                                                    H.M. YUSUF HALIM

DISAHKAN DIUNDANGKAN

Dengan SK Gubernur Kdh.Tk.I SS                                                  Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tanggal. : 27 Peberuari 1988.                                                           Tingkat II OKI

Nomor    : 169/SK/IV/1988                                                              Pada tanggal  22 Maret 1988

Sekretaris Wilayah/ Daerah                                                              Seri C Tahun 1988 Nomor: 1

Ub. Kepala Biro Hukum,                                                                   Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ogan Komering Ilir

Cap/dto                                                                                          Cap/dto

 

BUSTAN ABUNAWAR, SH                                                             DRS. H. SOFI BURLIAN, MPA.

Pembina Tk. I NIP.440009191.                                                       Pembina Tk.I NIP.010049164.

 

 

Catatan :

1.       Perda ini diubah Tahun 1994 dengan Perda Kabupaten Daerah Tk.II OKI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 28 Tahun 1987 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Ka.DATI II OKI.

2.       Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tahun 1996 dengan Perda Kabupaten  Daerah Tk.II OKI Nomor 3 Tahun 1996 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s