Perda Kabupaten OKI Nomor 3/1996

SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 1997 NOMOR 1 Seri C

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

NOMOR   :    3  TAHUN   1996

TENTANG

LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang          :   a.     bahwa dalam rangka untuk lebih mengintensifkan pandapatan asli daerah dan mengurangi berbagai kasus kerawanan sosial, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 28 Tahun 1987 jo Nomor 9 Tahun 1994 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

b.       bahwa dengan  adanya pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah akan terdapat kepastian Hukum dan tertib Hukum demi terjaminnya Hak-hak seseorang atau hak pengemin.

c.        bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu dituangkan dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

 

Mengingat             :   1.     Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2.       Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

3.       Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4.       Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5.       Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1982  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.       Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

7.       Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

Dengan  Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Iliir

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan         :   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tentag Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.       Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

b.       Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering    Ilir.

c.        Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

d.       Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

e.        Lebak Lebung , Sungai dan Tanah Nyurung  adalah suatu areal yang terdiri dari lebak, lebung  dan sungai dan tanah nyurung  yang secara  alami pada musim air naik tempat berkembang biaknya ikan  dan pada saat air surut tempat orang menangkap ikan untuk keperluan lain-lain, yang sepenuhnya dikuasai oleh  Pemerintah Daerah, kecuali yang telah terdapat izin atau telah menjadi hak perorangan /perusahaan.

f.         Lebung dan Sungai warisan adalah lebung/sungai yang dibuat oleh leluhur pewaris di atas tanah miliknya yang termasuk areal lebak lebung pada masa Pemerintahan Marga terdahulu.

g.        Panitia Lelang adalah Panitia lelang lebak lebung yang terdiri dari unsur penanggung jawab, pengawas lelang dana pelaksana lelang.

h.       Penanggungjawab Lelang  adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan lelang.

i.         Pengawas Lelang adalah Pejabat yang bertindak  sebagai pengawas jalannya lelang baik sebelum dan sesudah lelang.

j.         Pelaksana Lelang adalah petugas yang melaksanakan lelang yang bertanggung jawab atas jalannya lelang.

k.       Peserta Lelang adalah peserta yang terdaftar pada panitia lelang dan memenuhi persayaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

l.         Pengemin Lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertingi dan mampu membayar penawaran/harganya dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang.

m.     Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

n.       Areal pantai adalah Areal mulai dari tebing sampai laut.

o.       Tanah nyurung adalah areal dataran rendah yang terdapat pada aliran sungai yang apabila musim air surut akan timbul ke permukaan.

BAB  II

OBJEK LELANG

Pasal  2

 

Objek lelang adalah ikan, udang dan sejenisnya atau hasil perairan lainnya termasuk tanah nyurung yang terdapat dalam areal lebak lebung yang didaftarkan/dicatat setiap tahun.

BAB   III

TATA  CARA  LELANG

Pasal  3

(1)     Lelang lebak lebung dilakukan oleh panitia lelang.

(2)     Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistim penawaran bertahap naik dan tidak menerima penewaran tertulis.

(3)     Masa lelang berlaku dari 1 Januari sampai denagn 31 Desember tahun yang berjalan.

Pasal  4

(1)     Setiap lelang lebak lebung akan dimulai, panitia lelang wajib mengumumkan harga dasar tahun lalu dengan menambah persentase setinggi-tingginya 15 %.

(2)     Lebak lebung yang akan dilelang terlebih dahulu, panitia lelang mengumumkan jumlah lebak lebung yang akan dilelang lengkap dengan nama-nama objek lelang serta bats-batas areal disertai harga patokan.

(3)     Apabila Pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas tidak dipenuhi maka pelaksanaan lelang dinyatakan batas/tidak sah.

Pasal  5

(1)      Penawar tetinggi wajib membayar kontan harga lelang pada saat itu juga.

(2)      Bila penawar tertinggi tidak dapat membayar kontan pada waktu itu  lelang lebak lebung jatuh pada penawar   kedua dan apabila penawar  kedua tidak dapat membayar pada saat itu, maka lelang tersebut dibatalkan dan dikembalikan pada panitia lelang untuk dilelang kembali dimuka umum pada waktu  itu juga.

(3)      Kepada penawar yang tidak dapat membayar harga penawaran yang diberikan dikenakan selisih jumlah dari harga penawaran sebelumnya.

BAB  IV

PANITIA LELANG / PENGAWAS LELANG

Pasal  6

Panitia  Lelang terdiri dari :

1.    Penanggung jawab Lelang adalah Bupati Kepala Daerah.

2.     Pengawas lelang lebak lebung :

a. Ketua                        : Sekretaris Wilayah Daerah.

b. Wakil Ketua             : Asisten Tata Praja.

c. Sekretaris                  : Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

d. Wakil Sekretaris      : Kepala Dinas Perikanan

e. Anggota                     : 1.  Pembantu Bupati Wilayah I, II, III.

2.  Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

3.  Kepala Bagian Hukum.

4. Kapala Bagian Ketertiban.

3.     Pelaksana Lelang                                        :

a. Camat/Camat Pembantu sebagai Ketua Panitia Lelang.

b. Sekwilcam sebagai Sekretaris.

c. Kepala Desa yang bersangkutan sebagai anggota

d. Anggota-anggota lainnya termasuk unsur tani, nelayan sebagai pembantu sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Camat/Camat Pembantu.

Pasal  7

(1)  Tugas Panitia Pelaksana Lelang :

a.       Menyusun Daftar lokasi lebaklebung yang dilelangkan.

b.       Mengumumkan terlebih dahulu nama-nama peserta lelang yang berhak mengikuti lelang.

c.        Mengumumkan pelaksanaan lelang dan harga patokan 14 hari sebelum lelang dilaksanakan agar masyarakat mempersipkan untuk mengikuti lelang.

d.       Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang dan meneliti syarat-syarat bagi peserta lelang.

e.        Membuat Berita Acara hasil perhitungan lelang kemudian hasil tersebut disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Sumsel Kayuagung.

f.        Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada penanggung jawab.

g.        Menyediakan Daftar Register lelang dan dibagikan kepada peminat lelang.

 

(2)   Kewajiban Pengawas Lelang :

a. Mengawasi pelaksanaan lelang dan melaksanakan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan lelang.

b. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah sebagai penanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan lelang dan sesudah lelang.

 

 

Pasal  8

Syarat-syarat / Kewajiban Peserta Lelang :

a.       Terdaftar pada panitia lelang.

b.       Berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

c.        Dapat  menunjukkan  identitas  /  Kartu  Tanda  Penduduk.

d.       Tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahan dari panitia lelang.

e.        Tidak boleh berwakil, apabila berhalangan hadir maka dapat membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

f.        Tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang apabila belum selesai lelang.

 

BAB  V

KEWAJIBAN BAGI PENGEMIN

Pasal  9

(1)       Menjaga kelestarian lingkungan perairan dan kelestarian sumber hayati.

(2)       Melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Perikanan.

(3)       Pada masa akhir lelang yang telah ditentukan pengemin harus mengembalikan perairan yang diusahakan pada keadaan semula.

 

BAB VI

LARANGAN BAGI PENGEMIN

Pasal  10

 

(1)     Pengemin dilarang mengambil/menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak, racun, stroomlistrik dan cara lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Menghambat dan membahayakan kelancaran lalu lintas perairan.

(3)     Merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan.

(4)     Menyerahkan lebak lebung pada pihak ketiga ataupun pihak lain.

(5)     Pengemin dilarang berkarang ikan di lebak yang sudah ditanam padi dan dilarang membuka bendungan air yang digunakan untuk persawahan.

 

BAB  VII

PERLINDUNGAN HAK PENGEMIN

Pasal  11

Setiap orang dilarang menangkap, memancing, mengambil ikan, udang sejenisnya dari pengemin tanpa izin dari pengemin, kecuali untuk keperluan makan yang wajar bagi pemilik sawah, yang sawahnya termasuk areal lebak lebung dilelangkan.

 

BAB  VIII

PERLINDUNGAN HAK   BAGI  PEMILIK  SAWAH

Pasal  12

Pengemin dalam mengelola lebak lebung di areal persawahan orang lain tidak boleh merusak padi yang telah ditanam oleh pemilik sawah.

Pasal  13

Pemilik sawah dilarang menanam padi di lebak yang dilelangkan dan akan menanam padi diharuskan berjarak 3 (tiga) meter dari lebak yang dilelangkan guna untuk pengairan sawah.

Pasal  14

Apabila ikan yang masuk dalam lebung buatan yang belum ada izin diambil oleh pengemin sedangkan sekitarnya telah ditanam padi oleh pemilik sawah, maka untuk tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak hendaknya diadakan musyawarah.

 

Pasal  15

Lebung alam yang terdapat di sawah  yang mutlak menjadi hak pengemin diwajibkan memberi imbalan  kepada pemilik sawah.

Pasal 16

Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Camat setempat dengan berbagai pertimbangan dapat menetapkan salah satu dari mereka yang menjadi pengelolanya.

Pasal 17

Dalam hal pemilik sawah atau pengemin yang ditetapkan menjadi pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, maka ia berkewajiban membayar ganti rugi sebesar 45 % dari hasil ikan yang ada kepada salah satunya.

BAB  IX

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal  18

(1) Hasil lelang lebak lebung setelah dikurangi 1 % ( satu persen ) untuk pelaksanaan lelang selanjutnya dipergunakan :

a.   Bagi Lelang Lebak Lebung umum / sungai  :

1.       2 % ( dua persen ) untuk Camat dan Camat Pembantu selaku ketua pelaksana dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % ( tiga persen ) untuk Kepala Desa dalam Kecamatan yang bersangkutan.

3.       30 % (tiga puluh persen ) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

4.       10 % (sepuluh persen) untuk perangkat desa dan lembaga mesyarakat desa dalam kecamatan bersangkutan.

5.       48 % (empat puluh delapan persen) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam APBD Tingkat II OKI penerimaan pembangunan.

6.       5 % (lima persen) untuk Dinas Perikanan melaksanakan pembinaan teknis.

7.       2 % (dua persen) untuk pemangku adat.

b.     Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai Waris

1.       2 % ( dua persen ) untuk Camat dan Camat Pembantu selaku ketua pelaksana dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % ( tiga persen ) untuk Kepala Desa dalam Kecamatan yang bersangkutan.

3.       30 % (tiga puluh persen ) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

4.       10 % (sepuluh persen) untuk perangkat desa dan lembaga mesyarakat desa dalam kecamatan bersangkutan.

5.       13 % (tiga belas persen) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah yang dicantumkan dalam APBD Tingkat II OKI penerimaan pembangunan.

6.       5 % (lima persen) untuk Dinas Perikanan melaksanakan pembinaan teknis.

7.       35 % (tiga puluh lima persen) untuk ahli waris.

8.       2 % (dua persen) untuk pemangku adat.

(2)     Dari pembagian untuk Kas Desa seperti tersebut pada ayat (1) sub a angka 3 dan sub b angka 3 dihitung dari keseluruhan penerimaan lelang TK.II dibagi dengan jumlah desa yang ada.

(3)     Dari pembagian untuk Pemerintah Daerah seperti tersebut pada Ayat (1) sub. a  angka 5 dan sub b  angka  5 disisihkan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang yang pelaksanaannya diatur  oleh Bupati Kepala Daerah.

 

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal  19

(1)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2), (3) dan Pasal 10 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamaanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2)     Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi;

(3)     Semua barang/benda sebagai alat yang digunakaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk dijadikan barang bukti dan dimusnahkan.

BAB  XI

PENYIDIKAN

Pasal  20

(1)     Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatannya, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)     Dalam melaksanakan tugas Penyidikan,  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c.  Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksan Tanda pengenal dari tersangka.

d. Melakukan Penyitaan benda atau surat.

e.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f.  Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

i.   Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB  XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1)     Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada tanah/sawahnya yang termasuk areal lebak lebung yang dilelangkan.

(2)     Lebung buatan yang sudah mendapat izin hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemilik izin lebung tiap awal tahun yang sedang berjalan harus melaporkan izinnya kembali dengan memenuhi semua persyaraatan yang berlaku..

(3)     Lebung buatan yang sudah mendapat izin yang luasnya lebih dari 10 m2 sisanya dikenakan biaya adminsitrasi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap M2, kecuali pembuatan lebung buatan untuk Proyek Pemerintah  di Bidang Pertanian, Perairan dan Irigasi dibebaskan dari biaya administrasi tersebut.

(4)     Bagi pemilik izin lebung buatan yang memiliki lebih dari satu lebung buatan dimana luasnya masing-masing lebung buatan samapi 10 M2, maka untuk lebung buatan kedua dan seterusnya dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

(5)     Dari hasil pungutan biaya administrasi  terhadap lebung buatan dipergunakan :

a. 2 % (dua persen) untuk Camat dan Camat Pembantu.

b. 3 % (tiga persen) untuk Kepala Desa.

c.  30 % (tiga puluh persen) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang akan digunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan Desa yang bersangkutan.

d. 10 % (sepuluh persen) untuk perangkat Desa dan Lembaga Masyarakat Desa.

e.  55 % (lima puluh lima persen) untuk disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

Pasal 22

Lebung/Sungai Warisan untuk kepemilikan dan pewarisannya harus disyahkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung setelah melalui proses pemeriksaan di depan persidangan dengan penelitian surat menyrat saksi-saksi dan keterangan lainnya.

Pasal 23

Terhadap lebak lebung yang belum terjual pada kesempatan lelang pertama dapat diadakan lelang kedua dengan mempedomani Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal  24

Areal pantai/pesisir laut tidaak diperkenankan untuk dilelangkan.

BAB  XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1)     Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya;

(2)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 28 Tahun 1987 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 1994 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 

Ditetapkan   :  di      Kayuagung

Pada tanggal:  28 Mei 1996.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                          BUPATI  KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II                                   OGAN  KOMERING  ILIR,

OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Dto                                                                                                       Dto

H. JASMAN MALIK.                                                                        H. A. RASYID RAIS.

DISAHKAN                                                                                         DIUNDANGKAN

Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I SS                                        Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tanggal. : 16 Desember 1996.                                                          Tingkat II OKI

Nomor    : 748/SK/IV/1996                                                              Pada tanggal  2 – 1 – 1997

Sekretaris Wilayah/ Daerah                                                              Seri C Tahun 1997 Nomor: 1

Ub. Kepala Biro Hukum,                                                                   Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ogan Komering Ilir

Dto                                                                                                  Dto

 

BUSTAN ABUNAWAR, SH                                                             DRS. H. SOFI BURLIAN, MPA.

Pembina Tk. I NIP.440009191.                                                       Pembina Tk.I NIP.010049164.

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s