Perda OKI Nomor 8/2001

Salinan

Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 8.

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR   :    8   TAHUN   2001

TENTANG

LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang          :   a.     bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah   Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 Tanggal  24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya serta Penunjukan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, selanjutnya pada Sub. Kedua menegaskan memberi kuasa kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk mengatur dan menerbitkan semua hak milik dan kekayaan marga yang ada melalui Peraturan Daerah Tingkat II dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa-desa yang bersangkutan;

b.       bahwa berdasarkan hasil rapat para mantan Pasirah pada tanggal        17 Januari 1999 menetapkan bahwa Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir tetap dilaksanakan;

c.        bahwa Lelang Lebak Lebung  merupakan kekayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang perlu dibina dan dikembangkan sesuai dinamika sosial ekonomi dan budaya daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

d.       bahwa  dalam   rangka   mengoptimalkan   Pendapatan   Asli Daerah    (PAD) serta menjamin kesinambungan usaha masyarakat petani nelayan serta kepastian hukum dan tertib hukum demi terjaminnya hak-hak seseorang atau hak pengemin;

e.        bahwa untuk hal-hal tersebut diatas perlu dituangkan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat             :   1.     Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan;

2.       Undang-undang RI Nomor 22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.       Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4.       Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5.       Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

6.       Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7.       Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

8.       Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9.       Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;

10.    Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

11.    Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa;

12.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir   Nomor  1 Tahun 2001 tentang  Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekretariat DPRD Kab. OKI;

13.    Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  Nomor  2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan  Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan         :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.     Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering    Ilir;

b.       Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

c.        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

d.       Daerah adalah Daerah Ogan Komering Ilir;

e.        Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

f.        Lebak Lebung / Sungai Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan / Sungai yang secara  berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat hidup ikan atau biota perairan lainnya yang sepenuhnya dikuasai Pemerintah Daerah termasuk areal yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum;

g.        Biota Perairan Lainnya adalah organisme yang hidup di perairan yaitu Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya); Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya); Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya); Echinodermata  (tripang,  bulu  babi  dan  sebangsanya);    Amphibia    (kodok     dan sebangsanya); Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya); Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) serta organisme air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

h.       Tanah nyurung adalah suatu areal pada saat air rendah berupa daratan yang terdapat di aliran sungai dan pada saat air tinggi terendam oleh aliran sungai;

i.         Areal Pantai adalah  wilayah pesisir dan laut Republik Indonesia sejauh 4 Mil Laut yang diukur dari garis pantai ke laut lepas dan/ atau kearah perairan kepulauan;

j.         Lebak Lebung / Sungai Warisan adalah suatu areal sebagaimana dimaksud dalam huruf  f  yang sengaja dibuat oleh pemilik lahan atau leluhur pewaris lahan tersebut yang termasuk areal lebak lebung;

k.       Panitia Lelang adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Lelang Lebak Lebung;

l.         Penanggungjawab Lelang adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

m.     Pengawas Lelang adalah suatu unit dari Panitia Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang lebak lebung;

n.       Pelaksana Lelang adalah suatu unit / sub unit dari Panitia Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang;

o.       Peserta Lelang adalah Perorangan atau Badan Hukum yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar / melelang 1 ( satu ) atau lebih objek lelang;

p.       Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harganya dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang;

q.       Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

s.  Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB  II

OBJEK LELANG

Pasal  2

(1)   Objek lelang adalah sumber daya ikan yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat areal perairan lebak lebung dan sungai.

(2)   Areal Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ( i ) tidak termasuk dalam objek lelang;

(3)   Tanah nyurung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf (h) tidak termasuk objek lelang, diserahkan kepada Pemerintah Desa yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Objek  Lelang   sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB   III

PANITIA LELANG

Pasal  3

Panitia  Lelang terdiri dari :

1.    Penanggung jawab Lelang                         : Bupati

2.     Pengawas Lelang         :

a. Ketua                                                        : Sekretaris Daerah

b. Sekretaris                                                   : Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

c. Anggota                                                     : 1)  Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

2)  Kepala Bagian hukum dan Organisasi.

3)  Kepala Bagian Keuangan.

4)  Kepala Dinas Pendapatan Daerah

3.     Pelaksana Lelang                                        :

a. Ketua                                                        : Camat

b. Sekretaris                                                  : Sekretaris Kecamatan.

c. Bendahara Penerima/Penye-

tor                                                                :  Staf Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada

Bupati dan ditetapkan  dengan      Surat   Keputusan Bupati selaku bendahara Penerima/Penyetor.

d. Anggota                                                : 1) Kepala Cabang Dinas Perikanan,

Kelautan dan Peternakan Kecamatan.

2) Kepala   Desa   yang  ditunjuk oleh Camat.

3) Unsur   lainnya   sesuai   kebutuhan  yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal  4

Kewajiban Pengawas Lelang :

a.       Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadi penyimpangan.

b.       Memonitor hasil lelang dari tiap-tiap kecamatan.

c.        Melaporkan hasil sebagaimana tersebut dalam  ketentuan     huruf    a dan b kepada Penanggung jawab Lelang.

Pasal  5

Tugas Panitia Pelaksana Lelang :

a.       Mengusulkan harga standar lelang dengan harga terjual pada tahun yang lalu dalam kecamatan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

b.       Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 hari sebelum lelang dilaksanakan

c.        Menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau dan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat;

d.       Melaksanakan lelang lebak lebung sampai selesai.

e.        Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Penanggung jawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak laku dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan;

f.        Bendahara Penerima / Penyetor Lelang menyetorkan langsung hasil lelang lebak lebung ke kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Kayuagung Nomor Rekening 300-001 paling lambat 1 ( satu ) kali 24 jam setelah lelang berakhir.

Pasal  6

Syarat-syarat dan Kewajiban Peserta Lelang :

a.       Berdomisili dalam Wilayah Kecamatan tempat objek lelang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

b.       Dapat  menunjukkan  identitas  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) dan menunjukkan Rekomendasi dari Kades sebagai calon pengemin dalam kecamatan yang bersangkutan sebagaimana  dimaksud huruf a diatas;

c.        Wajib tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahan dari panitia lelang dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang apabila belum selesai.

Pasal  7

Syarat-syarat dan kewajiban Peninjau Lelang :

a.       Setiap peninjau dari LSM, Pers dan Institusi lainnya wajib membawa surat dari induk organisasinya;

b.       Mendaftarkan / melaporkan diri kepada panitia lelang;

c.        Setiap Peninjau tidak dibenarkan mempengaruhi Peserta Lelang.

BAB  IV

TATA  CARA  LELANG

Pasal  8

(1)     Lelang lebak lebung dilaksanakan oleh Panitia Lelang pada hari itu juga;

(2)     Apabila pelaksanaan lelang tidak selesai pada hari itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), dapat dilanjutkan pada hari berikutnya;

(3)     Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistim penawaran bertahap naik dengan harga standar ditetapkan oleh Bupati atau Kepala  Dinas  Perikanan, Kelautan  dan  Peternakan  yang  ditunjuk    dengan  mempertimbangkan usul Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana tersebut pada huruf a Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(4)     Panitia lelang tidak menerima penawaran tertulis;

(5)     Masa lelang berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pasal  9

(1)     Sebelum   penawaran   objek  lelang, pelaksana  lelang   terlebih    dahulu     mengumumkan jumlah objek lelang yang akan dilelang dan jumlah peserta lelang yang memenuhi syarat serta peninjau yang hadir;

(2) Setiap penawaran objek lelang, pelaksana lelang wajib menyebutkan batas areal objek lelang dan harga standarnya;

(3) Apabila ketentuan Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4  tersebut diatas  tidak dipenuhi, maka pelaksanaan lelang dinyatakan batal.

Pasal  10

(1)      Peserta Lelang yang menawar tertinggi membayar kontan berupa uang tunai harga lelang pada saat itu juga kepada bendaharawan penerima/penyetor;

(2)      Bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat membayar kontan pada saat itu juga,  maka  lelang lebak lebung jatuh pada peserta lelang yang menawar dengan harga tertinggi  kedua dan apabila peserta tertinggi  kedua juga tidak dapat membayar pada saat itu juga maka lelang tersebut dibatalkan dan diulang kembali pada saat itu juga;

(3)      Terhadap penawar yang tidak dapat membayar harga penawaran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) dari penawaran tertinggi serta tidak diperkenankan untuk ikut dalam penawaran objek lelang tersebut pada saat penawaran ulang;

(4)      Apabila penawar tertinggi dianggap tidak wajar oleh panitia pelaksana lelang, maka panitia pelaksana lelang dapat menghentikan dan membatalkan pelelangan untuk objek lelang dimaksud dengan persetujuan panitia pengawas lelang;

(5)      Terhadap objek lelang yang tidak laku dapat ditawarkan kembali untuk dilelang dan apabila masih tidak laku maka dikembalikan  kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

Pasal  11

(1)     Panitia lelang dan peninjau tidak dibenarkan merangkap sebagai peserta lelang;

(2)     Anggota PNS, TNI, POLRI, Pejabat Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi peserta lelang.

Pasal  12

(1)     Panitia lelang mengumumkan kembali kepada masyarakat objek yang belum laku

(2)     Lelang kembali untuk objek lelang yang belum laku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 2, 8, 9, 10, 11 Peraturan Daerah ini;

(3)     Lelang kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah lelang pertama.

(4)     Apabila ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dipenuhi, maka lelang dinyatakan batal.

BAB  V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGEMIN

Pasal  13

(1)       Setiap pengemin tidak dibenarkan mengemin lebih dari 3 (tiga) objek lelang;

(2)       Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan;

(3)       Menggunakan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lelang;

(4) Pada masa akhir lelang yang telah ditentukan pengemin harus mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan pada keadaan semula.

Pasal  14

Pengemin dilarang :

(1)   Menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;

(2)   Merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;

(3)   Menjual kembali hak pengemin kepada pihak ketiga;

(4) Berkarang di lebak yang sudah ditanam padi dan membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah.

BAB  VI

PERLINDUNGAN HAK PENGEMIN

Pasal  15

(1)     Setiap orang dilarang menangkap, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek lelang yang sudah dimenangkan oleh pengemin tanpa izin dari pengemin;

(2)     Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) adalah bagi pemilik sawah yang sawahnya termasuk areal lelang lebak lebung sekedar keperluan makan yang wajar dan tidak untuk diperjual belikan;

BAB  VII

PERLINDUNGAN HAK DAN LARANGAN

BAGI  PEMILIK  SAWAH

Pasal  16

(1)     Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan pada tanah/sawahnya yang termasuk areal lelang lebak lebung,  kecuali ada izin dari Bupati.

(2)     Lebung atau Sungai warisan untuk kepemilikan dan pewarisannya harus disyahkan oleh Bupati dan dicatat dalam Register lelang

(3)     Apabila pasal 16 ayat 2 pasal ini terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Kayuagung

(4)     Terhadap  Lebung atau Sungai atau Lopak Warisan yang telah ada dan menjadi milik masyarakat, apabila air masih dalam menjadi hak pengemin untuk mengambil ikannya tetapi apabila airnya sudah surut otomatis menjadi pemiliknya dengan kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan luasnya.

Pasal  17

Pengemin dalam mengelola lebak lebung di areal persawahan milik seseorang yang menjadi  areal lelang lebak lebung dilarang :

(1)     Merusak padi yang telah ditanam oleh pemilik sawah/pengelola sawah;

(2) Berkarang di sawah yang sudah ditanami padi, kecuali dengan izin atau kesepakatan pemilik/pengolah sawah.

Pasal  18

Pemilik sawah yang menanam padi di sawahnya yang dilelangkan harus berjarak 3 ( tiga ) meter dari lebak/lebung yang dilelangkan.

Pasal  19

Lebung alam yang terdapat di areal persawahan  yang termasuk objek Lelang Lebak Lebung mutlak menjadi hak pengemin dan kepada pengemin diwajibkan memberi imbalan  kepada pemilik lahan/sawah sebesar 35 % ( tiga Puluh Lima persen ).

BAB  VIII

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal  20

(1) Hasil lelang lebak lebung setelah dikurangi 2 % ( dua persen ) untuk panitia lelang (BAB I Pasal 1 Sub. k, l , m  dan n ) disetor ke Kas Daerah untuk selanjutnya dipergunakan :

a.   Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai Umum :

1.       2 % ( dua persen ) untuk Camat selaku ketua pelaksana dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % ( tiga persen ) untuk Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3.       – 5 % ( lima persen ) untuk Perangkat Desa dalam Kabupaten    Ogan Komering Ilir.

– 5 % ( lima persen )   untuk   Badan   Perwakilan   Desa ( BPD ) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.       2 % ( dua persen ) untuk Pemangku Adat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5.       4 % ( empat persen ) untuk Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan untuk melaksanakan dalam pembinaan Tehnis/konservasi.

6.       55 % ( lima puluh lima persen ) untuk Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk biaya pembangunan.

7.       24 % ( dua puluh empat persen ) untuk Daerah.

b.     Bagi Lelang Lebak Lebung / Sungai Waris

1.       2 % ( dua persen ) untuk Camat selaku ketua pelaksana lelang dalam wilayah kecamatan.

2.       3 % ( tiga persen ) untuk Kepala desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3.       – 5 % ( lima persen )  untuk Perangkat Desa   dalam  Kabupaten   Ogan Komering Ilir.

– 5 % ( lima persen ) untuk Unsur Badan Perwakilan Desa ( BPD ) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.       2 % ( dua persen ) untuk   Pemangku   Adat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5.       2 % ( dua persen ) untuk Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan untuk melaksanakan Pembinaan Tehnis.

6.     30 % ( tiga puluh persen ) untuk  Kas Desa sebagai penerimaan Pemerintah Desa yang akan dipergunakan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan.

7.     35 % ( tiga puluh lima persen ) untuk pemilik lebung waris.

8.     16 % ( enam belas persen ) untuk Penerimaan Daerah.

(2)   Dari pembagian untuk Kas Daerah seperti tersebut pada Ayat (1) sub. a  angka 7 dan sub b  angka  8 disisihkan setinggi-tingginya 2 % (dua persen) dan 3 % (tiga persen) dari ayat (1) sub b angka 6 ( enam ) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang yang pelaksanaannya diatur  oleh Bupati;

BAB  IX

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA IKAN

DI AREAL LELANG LEBAK LEBUNG

Pasal 21

(1)     Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan di areal lelang lebak lebung dilakukan perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dan didukung oleh Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan Perairan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(2)     Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati menetapkan :

a.       Syarat-syarat teknis alat-alat penangkapan ikan.

b.       Jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap.

c.        Objek lelang tertentu sebagai areal suaka perikanan atau reservaat.

(3)     Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal  22

(1)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4),  Pasal 14  ayat (1), (2), (3), (4),   Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

(2)     Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.  5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )

(3)     Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi;

(4)     Tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) diatas adalah  Pelanggaran;

(5)     Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) diatas adalah Kejahatan.

BAB  XI

PENYIDIKAN

Pasal  23

(1)     Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)     Dalam melaksanakan tugas Penyidikan,  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) karena tugasnya mempunyai kewenangan :

a.       Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b.       Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

c.        Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksan Tanda pengenal dari tersangka

d.       Melakukan Penyitaan benda atau surat

e.        Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f.        Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g.        Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

h.       Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya

i.         Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

((3)  Penyidikan dan kewenangan sebagaikama dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dengan memberitahukan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB  XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  24

(1)     Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya;

(2)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1996 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 tahun 1996 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB  XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan     di      Kayuagung

Pada tanggal   20  Agustus   2001

BUPATI  OGAN  KOMERING  ILIR,

dto

H. F. ROZI  DAHLAN

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal  22 Agustus 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir

dto

H. INDRA RUSDI

Pembina Tk. I

Nip. 010110317

Catatan :

1. Perda ini telah dicabut dan diyatakan tidak berlaku dengan Perda Kabupaten OKI Nomor 30 Tahun 2002, pada tanggal 14 Agustus 2002.

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan (Fisheries), Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s