Perda Kabupaten OKI Nomor 9/2008

Salinan

Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 9

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR  9 TAHUN   2008 TENTANG PENGELOLAAN  LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang     : dst.

Mengingat        :  dst.

Dengan  Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Ogan Komering Ilir;
  2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  3. Bupati  adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  5. Lebak Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara  berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya;
  6. Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung  terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air;
  7. Lebung Buatan adalah suatu galian dengan  ukuran tertentu yang dibuat oleh pemilik tanah/sawah yang berada dalam areal persawahan/lahan pertanian/perkebunan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolah tanah tersebut, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung  terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air;
  8. Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan/tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemin terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama  dengan batas desa eks marga dan atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, eks marga dan atau kecamatan;
  9. Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari  bertanggung jawab Lelang, Pengawas Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang;
  10. Penanggungjawab Lelang adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
  11. Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang lebak lebung;
  12. Panitia Pelaksana Lelang adalah suatu unit / sub unit dari Pengelola Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang ditingkat/sub unitnya;
  13. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang;
  14. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemin yang berminat untuk menawar / melelang 1  (satu) objek lelang;
  15. Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harganya yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang;
  16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
  17. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pemgelolan dan pemanfaat sumberdaya ikan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan atau masyarakat maritim lainnya;
  18. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
  19. Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasionalkan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai;
  20. Suaka Perikanan adalah Suatu lahan atau (area) perairan pedalamam daratan (lebak,lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga (buffer) bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan atau yang sudah hampir punah dan atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas (unique) atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya;
  21. Desa adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  22. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB  II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2

Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lebak, lebung dan sungai yang ada di wilayah Kabupaten dengan tujuan untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam rangka penguatan otonomi desa serta peningkatan PAD.

BAB  III

PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal  3

(1)   Pengelolaan lebak, lebung dan sungai dibedakan berdasarkan objek yang dilelang dan objek  yang tidak dilelang;

(2)   Objek lebak lebung dan sungai yang dilelang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut :

a. Jauh dari pemukiman penduduk atau jumlah Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di objek tersebut kurang dari 35 KK; dan atau

b. Lebung alam yang terletak di luar sawah atau huma penduduk dengan luas lebih dari 100 m2; dan atau

c. Bukan merupakan sungai utama atau batanghari; dan atau

d. Anak sungai atau arisan yang bukan merupakan jalur lalu lintas masyarakat ke / dari pemukiman mereka atau ke / kembali dari sawah / huma mereka;

(3)   Objek lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut :

a.  Berada di daerah pemukiman penduduk atau perkampungan dengan jumlah KK sekurang – kurangnya 35 KK; dan atau

b.  Sungai utama atau batanghari; dan atau

c.  Anak sungai atau arisan yang merupakan jalur lalu lintas masyarakat ke / dari pemukiman mereka atau ke / kembali dari sawah / huma mereka; dan atau

d. Lebak yang sebagian atau seluruhnya berfungsi sebagai sawah / huma masyarakat; dan atau

e.  Merupakan suaka perikanan (reservaat); dan atau

f.   Lebung dan sungai buatan

(4)   Penetapan objek lebak, lebung dan sungai yang dilelang dan tidak dilelang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB  IV

PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

YANG  TIDAK DILELANG

Bagian Pertama

Pemanfaatan

Pasal  4

(1)  Pengelolaan dan Pemanfataan Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini;

(2)  Dalam rangka tertib pengelolaan dan pemanfaatan lebak, lebung dan sungai yang tidak dilelang, Pemerintah Desa harus menerbitkan Peraturan Desa;

(3)  Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur tentang :

a.   Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan;

b.   Ketentuan mengenai pelestarian sumber daya ikan;

c.   Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfataan.

Pasal 5

(1)   Setiap orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang setelah mencatatkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa dimana lebak lebung dan sungai tersebut terletak;

(2)   Tata cara pencatatan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerjasama Antar Desa

Pasal  6

(1)   Apabila areal lebak, lebung dan sungai  berada di wilayah lebih dari satu desa, maka pengelolaan kegiatan penangkapan ikan, nelayan  serta Pembinaan dan Pengawasannya dilakukan dengan kerja sama antar desa yang terkait;

(2)   Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kerjasama Desa.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal  7

(1)   Untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya ikan di areal lebak, lebung dan sungai yang tidak dilelang dilakukan pembinaan dan pengawasan;

(2)   Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pasal  8

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa meliputi :

  1. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desanya dalam pemanfaatan sumberdaya alam lebak lebung dan sungai;
  2. Mencatat kegiatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan di perairan lebak lebung dan sungai yang tidak dilelangkan;
  3. Memberikan sanksi  kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam di lebak lebung dan sungai dalam wilayah desanya, baik yang dilelang maupun yang tidak dilelang;
  4. Menyerahkan pelaku pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam lebak lebung dan sungai kepada pihak berwajib, apabila yang bersangkutan telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran.

Pasal  9

(1)   Pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai dapat dilakukan oleh  POKMASWAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)   Dalam setiap desa dapat dibentuk satu POKMASWAS;

(3)   Dinas berkewajiban menumbuhkan dan membina POKMASWAS agar kelestarian sumberdaya ikan dapat tercapai;

(4)   Tata cara dan sistem pengawasan oleh masyarakat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal  10

(1)   Untuk Kelancaran pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan pengelolaan lebak lebung dan sungai yang tidak dilelang oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan tersebut;

(2)   Tim pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :

  1. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  3. Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Bagian Hukum;
  5. Bagian Pemerintahan
  6. Camat.

BAB V

PENGELOLAAN LELANG LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

YANG DILELANG

Bagian Pertama

Pengelolaan dan Pemanfatan

Pasal  11

Terhadap objek lebak, lebung dan sungai yang pengelolaannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), pemanfataannya terbatas pada sumber daya ikan yang terdapat dalam areal tersebut yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dalam perairan lebak lebung dan sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Lelang

Pasal  12

(1)     Lelang lebak, lebung dan sungai dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang pada hari itu juga;

(2)     Apabila ada objek lelang yang bermasalah atau tidak selesai dilelang pada hari itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan dibuatkan Berita Acara khusus;

(3)     Panitia Pengawas Lelang mengawasi jalannya pelaksanaan lelang lebak, lebung dan sungai pada hari yang telah disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini;

(4)     Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistim penawaran bertahap naik dengan harga standar ditetapkan oleh Bupati yang diajukan oleh  Kepala   Dinas   Kelautan   dan Perikanan yang ditunjuk dengan mempertimbangkan usul Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang.

(5)     Panitia lelang tidak menerima penawaran tertulis.

(6)     Masa berlakunya lelang dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pengelola Lelang

Pasal  13

(1)   Pengelola  Lelang terdiri dari :

a. Penanggung Jawab Lelang;

b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;

c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;

d. Pengawas Lelang;

(2)     Penanggung jawab Lelang adalah Bupati dan Wakil Bupati;

(3)    Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri dari :

a. Ketua                       : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;

b. Sekretaris                : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintaha Desa;

c. Bendahara Pene-    : Bendaharan Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan;

rimaan

d. Anggota                   : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

dan Aset Daerah;

2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan

Perikanan;

(4)  Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan terdiri dari :

a. Ketua                                      : Camat

b. Sekretaris                               : Sekretaris Camat;

c.   Bendahara Penerimaan       : Bendahara Penerimaan Kecamatan;

d. Anggota                                  :1)    Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan;

2)    Kepala   Seksi TRANTIB;

3)    Kepala Desa / Kelurahan   yang  ditunjuk oleh

Camat.

4)  Unsur   lainnya   sesuai   kebutuhan  yang ditunjuk oleh Camat.

(5)   Pengawas Lelang, terdiri dari :

a. Ketua                       : Sekretaris Daerah  ;

b. Wakil Ketua             : Asisten Bidang Ketataprajaan Sekretaris Daerah;

c. Sekretaris                :Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

d. Anggota                   :  1.   Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

2.Kepala Bagian Hukum;

3.Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal  14

(1)         Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten :

  1. Menyusun rumusan ketetapan Bupati mengenai harga standar lelang berdasarkan usul panitia pelaksana tingkat kecamatan;
  2. Menyusun rumusan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis lelang;
  3. Melaksanakan lelang kedua bagi objek lelang yang tidak laku di Ibukota Kabupaten;
  4. Melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan kepada Penanggung Jawab Lelang.

(2)         Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan :

  1. Mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut.
  2. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 hari sebelum lelang dilaksanakan.
  3. Menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau dan mengumumkan yang memenuhi syarat;
  4. Melaksanakan Lelang Lebak Lebung dan sungai sampai selesai;
  5. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Penanggung jawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak terjual dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  6. Bendahara Penerimaan Lelang menyetorkan langsung hasil lelang lebak lebung ke kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Kayuagung Nomor Rekening 300-001 paling lambat 1 ( satu ) kali 24 jam setelah lelang berakhir.;
  7. Melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan atau sengketa di objek lelang lebak lebung dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  15

Kewajiban Pengawas Lelang :

  1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan;
  2. Memonitor hasil lelang lebak lebung dan sungai dari tiap kecamatan;
  3. Menyelesaikan perselisihan dan atau sengketa di objek lelang labak, lebung dan sungai yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;
  4. Melaporkan hasil sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a, b dan c kepada penanggung jawab lelang.

Pasal 16

Syarat-syarat dan Kewajiban Peserta Lelang :

  1. Bagi perorangan perdomisili dalam Wilayah Kecamatan tempat objek lelang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan bagi koperasi yang bidang usahaanya ada usaha bidang perikanan dan  telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun pelaksanaan lelang;
  2. Bagi perorangan melampirkan fotokopi tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir dan melampirkkan Rekomendasi dari Kades sebagai calon pengemin dalam kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dan bagi koperasi melampirkan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Koperasi mengenai penetapan badan hukum yang telah dilegalisir dan Surat Keterangan dari Dinas Koperasi bahwa koperasi tersebut telah mangadakan RAT pada tahun pelaksanaan lelang;
  3. Wajib tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahan dari panitia lelang dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang apabila belum selesai.

Pasal  17

Syarat-syarat dan kewajiban Peninjau Lelang :

  1. Setiap peninjau dari LSM, Pers dan Institusi lainnya wajib membawa surat dari induk organisasinya;
  2. Mendaftarkan / melaporkan diri kepada panitia lelang;
  3. Setiap Peninjau tidak dibenarkan mempengaruhi Peserta Lelang;
  4. Peninjau dari luar Kabupaten Ogan Komering Ilir harus ada Rekomendasi dari Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian  Keempat

Pasal  18

(1)     Sebelum penawaran objek lelang, Pelaksana Lelang terlebih dahulu mengumumkan jumlah objek lelang yang akan dilelang dan jumlah peserta lelang yang memenuhi syarat serta peninjau yang hadir;

(2)     Setiap penawaran objek lelang, pelaksana lelang wajib menyebutkan batas areal objek lelang dan harga standarnya;

(3      Apabila ketentuan dalam Peraturan Daerah ini  tidak dipenuhi, maka pelaksanaan lelang dinyatakan batal oleh panitia lelang.

Pasal  19

(1)                                                  Peserta Lelang yang menawar tertinggi membayar kontan berupa uang tunai harga lelang pada saat itu juga kepada bendahara penerimaan;

(2)     Bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat membayar kontan dengan uang tunai, maka pelelangan dinyatakan batal dan objek lelang tersebut dilakukan pelelangan kembali mulai dari harga standar lelang penawar tertinggi kedua;

(3)         Terhadap pengemin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda  sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari penawaran  yang tidak terbayar subsider kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan  tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang terhadap objek lelang tersebut;

(4)         Apabila penawar tertinggi pada penawaran ulang tidak dapat membayar secara kontan dengan uang tunai, maka berlaku ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini;

(5)         Apabila dalam penawaran ulang untuk objek lelang tersebut tidak ada, maka objek lelang tersebut dinyatakan tidak laku;

(6)         Terhadap objek lelang yang tidak terjual pada lelang umum, maka dilakukan lelang terbuka kedua di Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk seluruh kecamatan pada waktu yang akan ditentukan oleh Penanggung Jawab Lelang;

(7)         Pelaksana lelang sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini adalah Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.

(8)         Bagi calon pengemin sebagaimana dimaksud ayat (6), berlaku ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

Pasal  20

(1)     Panitia lelang dan peninjau tidak dibenarkan merangkap sebagai peserta lelang;

(2)     Anggota PNS, TNI, POLRI, Pejabat Daerah dilarang  menjadi peserta lelang.

Bagian  Kelima

Pembagian Hasil Lelang

Pasal  21

(1)     Hasil lelang lebak lebung disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk :

a.  2 %  ( dua persen )  untuk  Pengawas Lelang;

b.  2 % (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;

c. 2 % ( dua persen ) untuk  Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam Kecamatan tersebut;

d. 3 % (tiga) untuk Kepala Desa sebagai insentif dalam kecamatan dimana objek lelang terdapat;

  1. 8 % (delapan persen) untuk melaksanakan pembinaan Tehnis dan perlindungan serta pengawasan sumberdaya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
  2. 50 % ( lima puluh persen ) untuk Kas Desa dalam kecamatan dimana objek lelang tersebut terdapat sebagai penerimaan Pemerintah Desa;
  3. 33 % (tiga puluh tiga persen ) untuk Daerah.

(2)     Dari pembagian untuk Kas Daerah dan Kas Desa seperti tersebut pada Ayat (1) huruf f dan g disisihkan paling banyak 2 % (dua persen) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawasan lelang yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati;

BAB  VI

Perlindungan dan Pengawasan

Sumber Daya Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai

Pasal  22

(1)     Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan di lebak, lebung dan sungai Pemerintah Daerah melakukan  pembinaan teknis dan perlindungan sumberdaya ikan serta pengawasan dan  pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung dan sungai;

(2)     Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak lebung  dan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  Pasal ini, Bupati menetapkan :

  1. Jenis dan syarat-syarat teknis alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di lebak lebung dan sungai;
  2. Jenis alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di lebak lebung dan sungai;
  3. Jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;
  4. Musim atau waktu tertentu pada areal tertentu yang dilarang melakukan penangkapan ikan;
  5. Lebak lebung atau sungai tertentu sebagai areal suaka perikanan (reservaat) atau suaka produksi ikan;

(3)     Untuk kepentingan Riset dan Ilmu Pengetahuan, lebak lebung dan/atau sungai tertentu dapat dikelola oleh Lembaga Riset dan atau Ilmu Pengetahuan tersebut;

(4)     Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Naskah Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Lembaga Riset dan atau Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk.

BAB  VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Larangan umum

Pasal  23

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/ pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/ pengolah sawah.

Pasal 24

(1)         Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, aliran listrik atau setrum atau alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di lebak lebung dan sungai;

(2)         Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan dan atau  menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan di lebak lebung dan sungai;

(3)         Setiap orang dilarang mengeluarkan dan atau memasukkan jenis sumberdaya ikan tertentu yang dilarang Peraturan Perundang-undangan dari atau kewilayah Republik Indonesia di lebak lebung dan sungai dalam wilayah Daerah ;

(4)         Setiap orang dilarang membawa, mengangkut, mengeluarkan, memasukkan dan atau memperdagangkan sumberdaya ikan dari jenis dan atau ukuran dan atau sebab tertentu yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk itu dalam wilayah Daerah ;

(5)         Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang dapat mengganggu dan atau membahayakan lalu lintas perairan / pelayaran di lebak lebung dan sungai;

(6)         Setiap orang dilarang melakukan  penangkapan dan atau pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk ditangkap dan atau dibudidayakan di lebak lebung dan sungai;

(7)         Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk digunakan di lebak lebung dan sungai;

Bagian Pertama

Bagi Pemerintah Desa

Pasal  25

(1)   Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan kelestarian sumberdaya ikan di lebak, lebung dan sungai dalam wilayah desanya dengan :

  1. Melarang penangkapan ikan yang akan dan / atau sedang bertelur  (ngempas);

b.Melindungi daerah / tempat – tempat pemijahan (pengempasan) ikan;

c.Melarang penangkapan anakan ikan;

(2)   Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal  26

(1)   Dalam kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayahnya, Pemerintah Desa berkewajiban membina masyarakat nelayan yang sudah ada;

(2)   Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan kepada nelayan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di lebak lebung dan sungai.

Bagian Ketiga

Bagi Pengemin

Pasal  27

(1)     Setiap pengemin tidak dibenarkan mengemin lebih dari 1 (satu) objek lelang;

(2)     Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan;

(3)     Mengutamakan penggunaan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lelang;

(4)     Setiap pengemin yang memenangkan satu objek lelang wajib memiliki izin usaha perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di lebak lebung dan sungai sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(5)     Setiap pengemin dan atau anak buahnya yang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang menggunakan empang supaya memberitahukan kepada pemilik tanah di kanan-kiri lokasi pemasangan empang;

(6)     Pada masa akhir lelang yang telah ditentukan pengemin harus mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan pada keadaan semula.

Pasal  28

Pengemin dilarang :

(1)     Menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;

(2)     Merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;

(3)     Menjual kembali hak pengemin  kepada pihak ketiga;

(4)     Berkarang di lebak yang sudah ditanam padi

(5)     Membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah.

(6)     Membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi

(7)     Menggunakan tuguk untuk melakukan penangkapan ikan.

Pasal  29

(1)     Setiap orang dilarang menangkap, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek lelang yang sudah dimenangkan oleh pengemin tanpa izin dari pengemin;

(2)     Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah bagi pemilik lahan yang lahannya termasuk areal lelang lebak lebung sekedar keperluan makan yang wajar dan tidak untuk diperjual belikan;

Pasal  30

(1)     Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada areal  yang termasuk areal lebak lebung dan sungai yang dilelang, kecuali ada izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2)     Bagi lebung buatan yang sudah ada izin sebelum Peraturan Daerah ini diwajibkan memperbaharui izinnya sesuai Peraturan daerah ini;

(3)     Bagi lebung buatan yang dibuat sebelum peraturan daerah ini dan tidak memiliki izin dapat mengajukan izin baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;

(4)     Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal  31

(1)     Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(2)     Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan  tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal dari tersangka;
    1. Melakukan Penyitaan benda atau surat;
    2. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    3. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    4. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    5. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntu umum, tersangka dan keluarganya;
    6. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)     Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB  IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  31

(1)     Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, 24, 28 dan 29 dalam  Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

(2)     Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa diberikan ganti rugi;

(3)     Tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah  Pelanggaran;

BAB  X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  33

Terhadap pengemin yang telah mendapatkan hak dan/atau telah mengelola lebak lebung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2005, sampai dengan berakhirnya masa pengelolaan lebak lebung tersebut.

BAB  XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1)     Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

(2)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraaturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir  dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan      di      Kayuagung

pada tanggal  17 Nopember 2008.

BUPATI  OGAN  KOMERING  ILIR,

CAP/DTT

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 17 Nopember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMMERING ILIR,

CAP/DTT

H.M. AMIN JALALEN.

 

Catatan :

Perda ini telah dicabut dinyatakan tidak berlaku dengan Perda Kabupaten OKI Nomor 18 Tahun 2010 TMT  13 Desember 2010.

Iklan

Tentang Nurfirman Ephie

Bersahaja...Cinta dan mancintai keindahan, kejujuran dan keadilan.
Pos ini dipublikasikan di Lebak Lebung, Perikanan Perairan Umum Daratan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s